Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sedang menginput hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibahas antara eksekutif dan legislatif. Dipastikan pada Jumat (20/3) besok, proses input e-budgeting tersebut selesai.

Kita optimistis, waktunya kan sampai besok. Insya Allah besok selesai. Hari Jumat kan bisa sampai jam 23.00 WIB. Kita masih punya waktu, dilembur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengaku, optimistis para SKPD mampu untuk menyelesaikan hingga batas waktu yang ditentukan. Untuk mempersingkat waktu, input e-budgeting sendiri dibagi menjadi lima bidang yakni perekomonian, keuangan, kesejahteraan masyarakat, pemerintahan, serta pembangunan dan lingkungan hidup.

"Kita optimistis, waktunya kan sampai besok. Insya Allah besok selesai. Hari Jumat kan bisa sampai jam 23.00 WIB. Kita masih punya waktu, dilembur," kata Djarot, saat mengunjungi ruang input e-budgeting di Ruang Pola, Blok G Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Setelah selesai, data yang diinput akan diserahkan kembali ke DPRD DKI Jakarta untuk dicek dan ditandatangani. Selanjutnya pada Senin (23/3) pekan depan, draf tersebut bisa dikirim ke Kemendagri. "Kita (eksekutif dan legislatif) sepakat untuk keluarkan Perda APBD. Kita berusaha dan legislatif juga mendorong supaya ada kesepakatan, sehingga muncul Perda," ucapnya.

Dipastikan Djarot dengan e-budgeting, data yang diinput bisa lebih transparan. Selain itu juga tidak ada lagi yang disebut dengan anggaran siluman. "Dengan cara ini, akurat tidak ada mark-up, tidak ada double input, tidak ada yang menyisipkan, menitipkan, kami akan pantau terus," tegasnya.

Mantan Walikota Blitar itu mengaku akan terus memantau perkembangan e-budgeting. Dirinya bahkan tidak segan-segan untuk datang ke Ruang Pola. Pada kesempatan kali ini, setidaknya ada sebanyak 2.504 kegiatan yang di-input dalam e-budgeting. Ribuan kegiatan tersebut dibagi menjadi lima bidang. Kegiatan merupakan hasil evaluasi dari Kemendagri yang telah dibahas bersama antara Tim Penyususn Anggaran Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.