Ahok: Banyak Anggota DPRD Muak Titip Menitip
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama berterima kasih kepada sejumlah anggota DPRD DKI yang telah mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan sistem e-budgeting.
Banyak anggota dewan kontak saya untuk mendukung dari dulu. Sebagian juga dasarnya sudah capek ya. Kasarnya sudah muak lah dengan sistem titip menitip. DPRD yang baru juga banyak yang merasa gerah gitu lho
"Banyak anggota dewan kontak saya untuk mendukung dari dulu. Sebagian juga dasarnya sudah capek ya. Kasarnya sudah muak lah dengan sistem titip menitip. DPRD yang baru juga banyak yang merasa gerah gitu lho. Tapi, mereka pikir siapa yang berani mulai. Kunci kan ada di kepala daerah, malahan ada anggota DPRD terima kasih sama saya," ujar Basuki di Balaikota, Jumat (20/3).
Ia mengatakan, sebagian besar anggota dewan periode 2009-2014 juga tidak setuju dan lelah dengan aksi 'begal' Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur dan Ketua DPRD DKI Sepakat APBD 2015"Malahan DPRD lama yang jujur ya. Mereka bilang ke saya, sudah sekian lama di sini baru kali ini beruntung ketemu gubernur yang berani. Dia bilang gitu lho," katanya.
Namun, Basuki enggan menyebutkan nama anggota dewan lama yang mendukung penerapan sistem e-budgeting. "Kalau tidak ada sistem, selama ini fitnah-memfitnah. Jadi begitu ada yang hilang atau nambah, tidak ada yang mau ngaku. Terus kalau sampai kejadian yang ditangkap masuk penjara, (pasti) SKPD. Oknum DPRD-nya tidak ada yang mau ngaku, tidak ada yang jelas. Saya pikir ini soal fitnah bisa selesai," jelasnya.
Ia mengungkapkan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi akan diberikan password untuk melihat anggaran yang menerapkan sistem e-budgeting. Alhasil, antara kedua institusi seperti selama ini terjadi dapat diminimalisir karena dewan juga bisa ikut mengawasi secara langsung.
"DPRD bisa lihat nih, misal dia dapat laporan dari masyarakat, curiga dan misalnya enggak masuk akal nih proyek pengadaan barang ini, dia bisa kunci. Nah waktu si DPRD kunci, saya pun nggak bisa buka. Tapi saya tahu yang ngunci itu DPRD," ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah berkordinasi dengan dewan agar ikut serta menyusun program dengan dapil kelurahan dan kecamatan melalui e-musrenbang.
"Jadi elektronik musrenbang ini, DPRD mesti ikut dari tingkat kelurahan. Jadi usulan masyarakat apa masukin sampai di kecamatan, lalu kita cocokin nih. Saya mau taruh di Jakarta Smart City, jadi nanti (ketahuan) e-musrenbang kesepakatannya apa," tandasnya.
