KI DKI Adakan Webinar Melek Literasi
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengadakan webinar melek literasi digital giat edukasi lembaga non struktural, organisasi keagamaan, ormas, dan civitas pendidikan untuk membumikan keterbukaan informasi publik (KIP).
Ledakan informasi menuntut kemampuan masyarakat untuk menemukan dan menggunakan informasi secara efektif
Literasi digital sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kebijaksanaan dan kecakapan dalam pengelolaan konten digital dan kreativitas sehingga masyarakat terhindar dari informasi hoax, sara, permusuhan, dan penipuan.
"Keterbukaan informasi publik adalah counter dalam memilah informasi agar berjalan secara efektif, relevan, dan bertanggung jawab," ujar Nasrullah, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritajakarta.id, Jumat (26/11).
Pimpinan Tiga Badan Publik LNS Paparkan Keterbukaan Informasi PublikDia mengatakan, literasi bukan sebatas kemampuan baca tulis. Makna kekinian berkembang sangat luas, setiap orang dituntut melek teknologi, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar.
"Kegiatan literasi digital di era KIP diharapkan membuat masyarakat lebih melek mata, melek pendengaran, dan melek pemikiran soal informasi publik. Masyarakat mengenal dan mengetahui peran komisi informasi dan manfaat keterbukaan informasi publik. Wadah menyalurkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara baik, benar, tepat, dan tidak menyesatkan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara mengajak dan mendorong masyarakat untuk membumikan keterbukaan informasi publik demi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi digital.
"Ledakan informasi menuntut kemampuan masyarakat untuk menemukan dan menggunakan informasi secara efektif dan bermanfaat. Di sinilah pentingnya kemampuan literasi informasi, untuk menghadapi kemajuan teknologi. Pencari dan pengguna informasi mendapatkan informasi yang relevan melalui keterbukaan informasi publik sebagai pilar transparansi dan pemerintahan yang baik (good governance)," tambah Harry.
Acara tersebut juga dihadiri Ahmad Ya’la mewakili kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, serta narasumber Boy Hamidy dan Danardono Siradjudin.
