Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Nilai-nilai Antikorupsi Berbasis Keluarga secara luring dan daring.

Ada strategi mengeleminir korupsi dengan pendidikan

Kegiatan yang menjadi rangkaian dari sosialisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 pada Pemprov DKI Jakarta ini menghadirkan narasumber dari KPK, BPKP dan Kemendagri.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali mengatakan, kegiatan bertujuan mewujudkan ASN Pemprov DKI Jakarta yang memiliki integritas sehingga bisa me njaga dan menguatkan birokrasi Pemda dari korupsi. Kemudian, hasilnya juga diharap meningkatkan kualitas Monitoring Centre for Prevention (MCP) di DKI Jakarta.

"Tahun 2021 skor MCP kita meningkat menjadi 90,01 persen dari tahun sebelumnya sekitar 76 persen," ujarnya, Senin (21/3).

Peningkatan skor tersebut diharapkan terus mamacu jajaran ASN di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan integritas dan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan ke publik sehingga tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta benar-benar bisa terbebas dari kerawanan korupsi.

Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Yudhiawan Wibisono mengatakan, korupsi merupakan satu dari empat persoalan bangsa selain terorisme, radikalisme dan narkoba. Selain melakukan pencegahan dan penindakan, selama ini pihaknya terus mengupayakan pengentasan korupsi melalui pendidikan.

"Ada strategi mengeleminir korupsi dengan pendidikan. Sejak dari usia dini dididik tidak ingin korupsi," katanya.

Dilanjutkan Yudhiawan, sebagai upaya terus mengawal pengentasan korupsi di tingkat pemerintah daerah, pihaknya bersama Kemendagri dan BPKP berupaya mendorong MCP lebih baik lagi. Karena itu, pihaknya bersama institusi terkait sepakat melakukan MCP meliputi delapan area intervensi yaitu manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Diakuinya, nilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu di atas nasional dan selama ini terus melakukan perbaikan sehingga sistem yang dibangun berhasil melakukan pencegahan korupsi. Namun demikian, pihaknya mengingatkan pentingnya menjaga kerawanan yang berpotensi menjadi insiden korupsi dengan pengawalan bersama.

"Pencegahan korupsi tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, dibutuhkan sinergi kolaborasi. Apa yang dilakukan saat ini, awal untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik," tandasnya.