Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026, Gubernur Pramono: Langkah Awal Menuju #Top20GlobalCity
access_timeRabu, 23 April 2025 15:53
Balai Kota -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (23/4).
Acara ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.
Gubernur Pramono menegaskan, penyusunan RPJMD kali ini bukan sekadar kelanjutan agenda pemerintahan sebelumnya, melainkan momentum penting dalam merespons tantangan baru pascadisahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
"Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju 20 besar kota global. Oleh karena itu, masa awal kepemimpinan ini menjadi sangat krusial dalam meletakkan fondasi dan aspek-aspek fundamental menuju #Top20GlobalCity," ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Jakarta (RPJPD) dibagi ke dalam empat tahap, dengan periode 2025–2029 sebagai tahap pertama implementasi.
"Fokus utama pada tahap awal ini adalah perbaikan mendasar melalui penguatan landasan ekonomi, pemenuhan layanan sosial dan layanan dasar perkotaan, serta peningkatan daya saing dalam berbagai indeks kota global," jelasnya.
Dalam rangka mendukung visi Jakarta sebagai kota global dan menyongsong Indonesia Emas 2045, tema pembangunan RKPD 2026 ditetapkan sebagai “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuh prioritas pembangunan, yaitu:
1. Peningkatan modal manusia yang berdaya saing;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
3. Penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri;
4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif;
5. Peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai;
6. Optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
7. Penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan ekonomi.
Gubernur Pramono mengungkapkan, dalam penyusunan RKPD 2026, Pemprov DKI Jakarta menerima 42.502 usulan dari masyarakat, yang diperoleh melalui berbagai kanal: 11.812 dari Musrenbang, 5.043 usulan langsung, dan 25.647 hasil reses DPRD.
"Tingginya partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan publik yang aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat," katanya.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua kanal utama untuk menjaring dan memantau usulan masyarakat, yakni Kanal Aspirasi RPJMD 2025–2029 dan e-Musrenbang. Kedua platform ini menjadi media interaktif dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
Turut hadir sebagai pembicara di Musrenbang, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.
Gubernur Pramono menegaskan, penyusunan RPJMD kali ini bukan sekadar kelanjutan agenda pemerintahan sebelumnya, melainkan momentum penting dalam merespons tantangan baru pascadisahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
"Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju 20 besar kota global. Oleh karena itu, masa awal kepemimpinan ini menjadi sangat krusial dalam meletakkan fondasi dan aspek-aspek fundamental menuju #Top20GlobalCity," ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Jakarta (RPJPD) dibagi ke dalam empat tahap, dengan periode 2025–2029 sebagai tahap pertama implementasi.
"Fokus utama pada tahap awal ini adalah perbaikan mendasar melalui penguatan landasan ekonomi, pemenuhan layanan sosial dan layanan dasar perkotaan, serta peningkatan daya saing dalam berbagai indeks kota global," jelasnya.
Dalam rangka mendukung visi Jakarta sebagai kota global dan menyongsong Indonesia Emas 2045, tema pembangunan RKPD 2026 ditetapkan sebagai “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuh prioritas pembangunan, yaitu:
1. Peningkatan modal manusia yang berdaya saing;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
3. Penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri;
4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif;
5. Peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai;
6. Optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
7. Penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan ekonomi.
Gubernur Pramono mengungkapkan, dalam penyusunan RKPD 2026, Pemprov DKI Jakarta menerima 42.502 usulan dari masyarakat, yang diperoleh melalui berbagai kanal: 11.812 dari Musrenbang, 5.043 usulan langsung, dan 25.647 hasil reses DPRD.
"Tingginya partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan publik yang aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat," katanya.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua kanal utama untuk menjaring dan memantau usulan masyarakat, yakni Kanal Aspirasi RPJMD 2025–2029 dan e-Musrenbang. Kedua platform ini menjadi media interaktif dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
Turut hadir sebagai pembicara di Musrenbang, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir.
Topik : Pembangunan
