Hardiknas 2025: Gubernur Pramono Tuntaskan Tahap Kedua Program Pemutihan Ijazah
access_timeJumat, 02 Mei 2025 10:02
Jakarta -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan sebanyak 371 ijazah yang tertahan dalam program pemutihan ijazah tahap kedua, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Balai Kota, Jumat (2/5). Program ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam menjamin hak pendidikan seluruh warga, terutama mereka yang terhambat karena persoalan biaya.
"Total sudah ada 488 siswa yang menerima program pemutihan ijazah senilai Rp1,69 miliar. Tadi saya menanyakan kepada mereka, ada yang ijazahnya tertahan selama tiga tahun hingga lima tahun karena belum melunasi biaya. Intinya, ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu," ujar Gubernur Pramono usai memimpin upacara Hardiknas sebagai inspektur upacara.
Gubernur menegaskan, ijazah adalah hak sipil setiap anak dan tidak boleh tertahan karena alasan ekonomi. Program pemutihan ijazah ini merupakan salah satu realisasi dari quick wins 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
“Pemerintah harus hadir dalam menangani masalah tersebut agar para siswa dapat segera mendapatkan ijazah yang sangat dibutuhkan bagi masa depan mereka. Saya mengapresiasi Baznas Bazis yang telah membantu bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” ucap Gubernur.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Pramono juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hardiknas sebagai momentum meningkatkan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam layanan pendidikan.
“Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” papar Gubernur.
Ke depan, Gubernur Pramono berencana memperluas akses pendidikan dan literasi melalui perpanjangan jam operasional taman, museum, dan perpustakaan hingga malam hari. “Dari yang sebelumnya hanya buka sampai pukul 17.00 WIB, nantinya akan dibuka hingga malam hari, mungkin pukul 22.00 atau 23.00,” ujar Gubernur.
"Total sudah ada 488 siswa yang menerima program pemutihan ijazah senilai Rp1,69 miliar. Tadi saya menanyakan kepada mereka, ada yang ijazahnya tertahan selama tiga tahun hingga lima tahun karena belum melunasi biaya. Intinya, ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu," ujar Gubernur Pramono usai memimpin upacara Hardiknas sebagai inspektur upacara.
Gubernur menegaskan, ijazah adalah hak sipil setiap anak dan tidak boleh tertahan karena alasan ekonomi. Program pemutihan ijazah ini merupakan salah satu realisasi dari quick wins 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
“Pemerintah harus hadir dalam menangani masalah tersebut agar para siswa dapat segera mendapatkan ijazah yang sangat dibutuhkan bagi masa depan mereka. Saya mengapresiasi Baznas Bazis yang telah membantu bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” ucap Gubernur.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Pramono juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hardiknas sebagai momentum meningkatkan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam layanan pendidikan.
“Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” papar Gubernur.
Ke depan, Gubernur Pramono berencana memperluas akses pendidikan dan literasi melalui perpanjangan jam operasional taman, museum, dan perpustakaan hingga malam hari. “Dari yang sebelumnya hanya buka sampai pukul 17.00 WIB, nantinya akan dibuka hingga malam hari, mungkin pukul 22.00 atau 23.00,” ujar Gubernur.
Topik : Pendidikan
