JAFEX 2026, Pemprov DKI Promosikan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp22,37 Triliun
access_timeSelasa, 11 Agustus 2026 14:00
Jakarta Selatan -
Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempromosikan 40 Barang Milik Daerah (BMD) dengan estimasi potensi investasi awal sekitar Rp22,37 triliun melalui Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8). Forum tersebut mempertemukan pemerintah dengan investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk membuka peluang optimalisasi aset daerah melalui skema kerja sama yang produktif.
“Hari ini kami menyelenggarakan JAFEX 2026 untuk mempertemukan potensi aset Jakarta dengan mitra strategis. Aset daerah harus dikelola secara optimal agar tidak sekadar tercatat, tetapi memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat membuka forum.
BMD tersebut diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi aset produktif yang mendukung konektivitas kawasan, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan dan ruang publik di Jakarta.
“Ada 40 BMD potensial yang dipromosikan dengan asumsi nilai investasi sekitar Rp22,37 triliun. Ini merupakan estimasi awal untuk studi kelayakan, sehingga nilai aktual masih perlu dikaji melalui studi teknis, desain, spesifikasi bangunan, dan perhitungan biaya,” ujarnya.
Optimalisasi BMD menjadi salah satu instrumen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Badan Pengelolaan Aset Daerah sendiri pada 2026 menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset dari Rp805 miliar menjadi Rp1 triliun.
“Aset-aset tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, seperti kawasan TOD, waterfront/riverfront, mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, ruang komersial dan kreatif, serta media luar ruang. Tujuannya menciptakan konektivitas dan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan pelayanan publik,” ungkap Gubernur Pramono.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan Jakarta tidak dapat sepenuhnya ditopang APBD. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik. Pendekatan serupa telah digunakan dalam rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub di Kuningan melalui kerja sama dengan swasta tanpa menggunakan APBD.
“Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami mendorong creative financing dan skema kerja sama, termasuk kompensasi atas pelampauan KLB, untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” tegas Gubernur Pramono.
JAFEX 2026 diharapkan tidak berhenti pada promosi aset, tetapi menghasilkan kerja sama yang layak secara bisnis, transparan, dan tetap menjaga kepentingan publik.
“Kami berharap JAFEX menghasilkan kerja sama konkret dengan prinsip profesional dan transparan. Setiap pemanfaatan aset harus memberi manfaat bagi masyarakat, menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha, serta memberikan nilai jangka panjang bagi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambut baik acara tersebut.
“Semoga Jakarta bisa menjadi kota yang penuh dengan inovasi, kota global dunia yang menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan untuk semua,” ucapnya.
Menurutnya, sinergi pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan diperlukan agar aset publik dapat dikembangkan menjadi infrastruktur maupun layanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, bisa kita sinergikan dan kolaborasikan, kita akan punya peluang yang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” pungkas AHY.
“Hari ini kami menyelenggarakan JAFEX 2026 untuk mempertemukan potensi aset Jakarta dengan mitra strategis. Aset daerah harus dikelola secara optimal agar tidak sekadar tercatat, tetapi memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat membuka forum.
BMD tersebut diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi aset produktif yang mendukung konektivitas kawasan, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan dan ruang publik di Jakarta.
“Ada 40 BMD potensial yang dipromosikan dengan asumsi nilai investasi sekitar Rp22,37 triliun. Ini merupakan estimasi awal untuk studi kelayakan, sehingga nilai aktual masih perlu dikaji melalui studi teknis, desain, spesifikasi bangunan, dan perhitungan biaya,” ujarnya.
Optimalisasi BMD menjadi salah satu instrumen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Badan Pengelolaan Aset Daerah sendiri pada 2026 menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset dari Rp805 miliar menjadi Rp1 triliun.
“Aset-aset tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, seperti kawasan TOD, waterfront/riverfront, mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, ruang komersial dan kreatif, serta media luar ruang. Tujuannya menciptakan konektivitas dan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan pelayanan publik,” ungkap Gubernur Pramono.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan Jakarta tidak dapat sepenuhnya ditopang APBD. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik. Pendekatan serupa telah digunakan dalam rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub di Kuningan melalui kerja sama dengan swasta tanpa menggunakan APBD.
“Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami mendorong creative financing dan skema kerja sama, termasuk kompensasi atas pelampauan KLB, untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” tegas Gubernur Pramono.
JAFEX 2026 diharapkan tidak berhenti pada promosi aset, tetapi menghasilkan kerja sama yang layak secara bisnis, transparan, dan tetap menjaga kepentingan publik.
“Kami berharap JAFEX menghasilkan kerja sama konkret dengan prinsip profesional dan transparan. Setiap pemanfaatan aset harus memberi manfaat bagi masyarakat, menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha, serta memberikan nilai jangka panjang bagi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambut baik acara tersebut.
“Semoga Jakarta bisa menjadi kota yang penuh dengan inovasi, kota global dunia yang menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan untuk semua,” ucapnya.
Menurutnya, sinergi pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan diperlukan agar aset publik dapat dikembangkan menjadi infrastruktur maupun layanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, bisa kita sinergikan dan kolaborasikan, kita akan punya peluang yang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” pungkas AHY.
Topik : Pengelolaan Aset
