Walikota Jaksel Buka Sosialiasasi Sensus BMD
access_timeSelasa, 18 Februari 2025 14:00
Jakarta Selatan -
Walikota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Munjirin membuka Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Tak Berwujud pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 yang digelar Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah, di Gedung Nyi Ageng Serang, Karet Kuningan, Setiabudi, Selasa (18/2).
Munjirin, mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mendukung penuh kegiatan sensus atau inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) ini, sebab kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan mempertahankan opini WTP yang selama tujuh tahun berturut diraih DKI Jakarta.
"Saya harapkan agar para pimpinan OPD dan Unit Pengelola Bangunan (UPB) sekolah untuk membentuk tim yang kuat dan bisa bekerjasama dalam menuntaskan sensus atau inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Aset Tak Berwujud Tahun 2025," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Walikota juga meminta kepala OPD dan kepala UPB sekolah di Jakarta Selatan dapat memantau pelaksanaannya dalam upaya memaksimalkan pencapaian target perjanjian kinerja, sehingga dapat mewujudkan tersedianya data BMD yang informatif dan akuntabel dalam upaya menciptakan tertib administrasi, tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan optimalisasi BMD.
"Pesan saya semua bekerja dengan maksimal, lakukan sesuai aturan dan tata cara yang berlaku," ucapnya.
Sementara, Kasuban Aset Jakarta Selatan, Imelda Madjid, menjelaskan, pada tahun 2025 ini akan dilakukan sensus atau inventarisasi aset tetap lainnya (KIB E) oleh 39 OPD dan 389 UPB yang memiliki KIB E dengan total sebanyak 1.603.876 register barang.
"Harapannya para pengguna barang atau kuasa penggunan barang dapat melaksanakan tahapan inventarisasi ini dengan baik dan berperan aktif memberikan dukungan konkret dalam memaksimalkan target-target yang telah ditetapkan," katanya.
Munjirin, mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mendukung penuh kegiatan sensus atau inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) ini, sebab kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan mempertahankan opini WTP yang selama tujuh tahun berturut diraih DKI Jakarta.
"Saya harapkan agar para pimpinan OPD dan Unit Pengelola Bangunan (UPB) sekolah untuk membentuk tim yang kuat dan bisa bekerjasama dalam menuntaskan sensus atau inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Aset Tak Berwujud Tahun 2025," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Walikota juga meminta kepala OPD dan kepala UPB sekolah di Jakarta Selatan dapat memantau pelaksanaannya dalam upaya memaksimalkan pencapaian target perjanjian kinerja, sehingga dapat mewujudkan tersedianya data BMD yang informatif dan akuntabel dalam upaya menciptakan tertib administrasi, tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan optimalisasi BMD.
"Pesan saya semua bekerja dengan maksimal, lakukan sesuai aturan dan tata cara yang berlaku," ucapnya.
Sementara, Kasuban Aset Jakarta Selatan, Imelda Madjid, menjelaskan, pada tahun 2025 ini akan dilakukan sensus atau inventarisasi aset tetap lainnya (KIB E) oleh 39 OPD dan 389 UPB yang memiliki KIB E dengan total sebanyak 1.603.876 register barang.
"Harapannya para pengguna barang atau kuasa penggunan barang dapat melaksanakan tahapan inventarisasi ini dengan baik dan berperan aktif memberikan dukungan konkret dalam memaksimalkan target-target yang telah ditetapkan," katanya.
Topik : Sosialiasasi Sensus BMD
