Walikota Syafrin: Percepat Penurunan Angka Stunting Dengan Sinergi dan Kolaborasi
access_timeRabu, 15 Juli 2026 14:23
Ruang Antasari, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan -
Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi dibutuhkan dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan Walikota Syafrin saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) periode semester 1 tahun 2026 di Ruang Antasari, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (15/7).
Walikota Syafrin mengatakan, terkait prevalensi stunting, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diberikan target yang harus dicapai. Saat ini atau pada tahun 2026, posisi angka stunting di Jakarta Selatan adalah 14,9 persen dan diberikan target untuk menurunkan ke level 11,34 persen pada 2030.
“Penanganan stunting bukan hanya menjadi tugas Suku Dinas Kesehatan atau Suku Dinas PPAPP saja, melainkan tugas semua unsur dan tanggung jawab bersama. Saya mengingatkan kepada setiap bagian dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Jakarta Selatan agar memastikan data sasaran dan keluarga berisiko stunting diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik,” tuturnya.
Ia menegaskan, data ini akan menjadi referensi tunggal untuk perencanaan, pelaksanaan intervensi, hingga pemantauan progres dan evaluasi secara berkelanjutan.
"Akurasi data dan informasi yang kita sampaikan tentunya akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi PPPS di Kota Jakarta Selatan, guna memitigasi risiko kegagalan dalam pencapaian target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2030," ujarnya.
Dalam penanganan stunting, lanjutnya, juga diperlukan skema pendampingan terhadap kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting. “Skema pendampingan ini juga bisa melibatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan. Saya berharap setiap jajaran di Pemerintah Kota Jakarta Selatan dapat menempatkan posisi terbaiknya untuk menurunkan angka prevalensi stunting," tambah Syafrin.
Sementara itu, Kasubanppeda Jakarta Selatan, Hera Lidiawati, menyampaikan, dalam kegiatan yang berlangsung hingga dua hari ke depan, akan dipaparkan kebijakan terkini terkait pelaporan periodik dari perwakilan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Kementerian Dalam Negeri dan bimbingan teknis oleh unsur tekait.
"Sebagai tindak lanjut secara teknis, seluruh laporan pelaksanaan aksi konvergensi PPPS yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD, nantinya akan menjadi bahan laporan Bapak Wali Kota kepada Bapak Gubernur untuk periode Semester I Tahun 2026," tandasnya.
Walikota Syafrin mengatakan, terkait prevalensi stunting, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diberikan target yang harus dicapai. Saat ini atau pada tahun 2026, posisi angka stunting di Jakarta Selatan adalah 14,9 persen dan diberikan target untuk menurunkan ke level 11,34 persen pada 2030.
“Penanganan stunting bukan hanya menjadi tugas Suku Dinas Kesehatan atau Suku Dinas PPAPP saja, melainkan tugas semua unsur dan tanggung jawab bersama. Saya mengingatkan kepada setiap bagian dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Jakarta Selatan agar memastikan data sasaran dan keluarga berisiko stunting diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik,” tuturnya.
Ia menegaskan, data ini akan menjadi referensi tunggal untuk perencanaan, pelaksanaan intervensi, hingga pemantauan progres dan evaluasi secara berkelanjutan.
"Akurasi data dan informasi yang kita sampaikan tentunya akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi PPPS di Kota Jakarta Selatan, guna memitigasi risiko kegagalan dalam pencapaian target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2030," ujarnya.
Dalam penanganan stunting, lanjutnya, juga diperlukan skema pendampingan terhadap kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting. “Skema pendampingan ini juga bisa melibatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan. Saya berharap setiap jajaran di Pemerintah Kota Jakarta Selatan dapat menempatkan posisi terbaiknya untuk menurunkan angka prevalensi stunting," tambah Syafrin.
Sementara itu, Kasubanppeda Jakarta Selatan, Hera Lidiawati, menyampaikan, dalam kegiatan yang berlangsung hingga dua hari ke depan, akan dipaparkan kebijakan terkini terkait pelaporan periodik dari perwakilan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Kementerian Dalam Negeri dan bimbingan teknis oleh unsur tekait.
"Sebagai tindak lanjut secara teknis, seluruh laporan pelaksanaan aksi konvergensi PPPS yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD, nantinya akan menjadi bahan laporan Bapak Wali Kota kepada Bapak Gubernur untuk periode Semester I Tahun 2026," tandasnya.
Topik : Percepat Penurunan Angka Stunting
