Pemerintah Provinsi (PemproV) DKI Jakarta berencana mengajukan tambahan pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Kekurangan anggaran tersebut tidak akan diambil dari APBD DKI Jakarta. Melainkan akan mengajukan tambahan dari JICA selaku pemberi pinjaman. Pinjaman tersebut diajukan untuk menutupi kek urangan dana untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sebesar 2,56 Triliun. Dari informasi yang diperoleh Beritajakarta TV, Jumat ( 25/11/2016) Kekurangan Rp 2,56 triliun tersebut akan dibayar melalui sistem loan. Olehnya Pemprov DKI akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas tentang hal tersebut. Seperti diketahui pembangunan MRT fase 1 ini mendapat pinjaman dari pemerintah Jepang melalui JICA. Untuk fase 1 total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 14,178 triliun atau 123,36 juta Yen.