You don't have javascript enabled. Good luck with that.
 Pemulihan Ekonomi Nasional, Anies Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT

Pemulihan Ekonomi Nasional, Anies Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur


Reporter: Rezki Apriliya Iskandar
Editor: Toni Riyanto

27 Juli 2020 16:39 WIB | Dibaca 492 X

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Adapun pinjaman yang diajukan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun anggaran 2020 dan Rp 8 triliun untuk tahun anggaran 2021 dengan jangka waktu pengembalian paling lama 10 tahun.

"Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri, kemudian juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan PT SMI, karena ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat PT SMI ini. Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu. Ini untuk pendanaan: nomor satu, pengendalian banjir; kedua, peningkatan pelayanan air minum; ketiga, pengelolaan sampah; keempat, peningkatan infrastruktur transportasi; kelima, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan juga olahraga," ujar Anies, dikutip.dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional akan menggunakan sumber pembiayaan PEN ini sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian. Melalui perjanjian kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat melanjutkan pembangunan daerah yang sebelumnya tertunda akibat kontraksi ekonomi

"Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional," terangnya.

Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dilaporkan turun hingga Rp 31,13 triliun sebagai dampak pandemi COVID-19. Beberapa sektor perekonomian yang terdampak dengan pertumbuhan negatif antara lain sektor jasa, konstruksi, pengadaan air, perdagangan, pendidikan, energi (listrik dan gas), dan industri pengolahan.