Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memimpin rapat rutin Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11/2015). Dalam rapat kali ini dilakukan pembahasan terkait permohonan perizinan dari perorangan dan sejumlah perusahaan. (Foto : Yopie/Beritajakarta.com)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bertindak sebagai pembicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali Tahun 2015, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11/2015). Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembacaan Deklarasi Jakarta oleh para Gubernur Regional Jawa–Bali maupun perwakilannya. (Foto: Yopie/beritajakarta.com)
DKI Jakarta Harus Menjadi Contoh Inovasi Pelayanan Publik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11/2015). Turut memberikan arahan dalam sosialisasi inovasi pelayanan publik ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crhisnandi.(Foto: Yopie /Beritajakarta.com)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menghadiri Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakernas BKPRN) di satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2015). Rakernas ini mengangkat tema Memperkuat Kelembagaan Penataan Ruang Untuk Mewujudkan Nawacita. (Foto: Reza/beritajakarta.com)
Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi DKI Jakarta, Sri Rahayu menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/11/2015). Dalam pertemuan ini Basuki menerima penyampaian terkait rencana pelantikan dan seminar Ormas keagamaan yang akan mengangkat tema Ikhtiar Perempuan NU untuk Jakarta yang berkeadaban.(Foto: Yopie/beritajakarta.com)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menghadiri rapat evaluasi terkait e-Katalog di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/11/2015). Salah satu permasalahn yang mengemuka yakni masih rendahnya pembelian obat yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). (Foto : Yopie/Beritajakarta.com)
