Rotasi Pejabat untuk Tingkatkan Pelayanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merotasi 649 pejabat Eselon III dan IV mendapatkan dukungan dan apresiasi dari banyak kalangan.
Ini dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik
Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ), Arman Zakaria mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Rotasi jabatan, menurutnya, memang perlu dilakukan untuk menghindari adanya pejabat yang melakukan kecurangan dan praktik pungutan liar (pungli). Selain itu, pergantian ratuan pejabat ini juga dinilai sebagai salah satu bahan evaluasi.
"Pelantikan kami apresiasi, karena itu hasil dari komitmen SKPD di lingkungan masing-masing. Ini bisa menghindarkan dari praktik kecurangan yang sering dilakukan," kata Arman, Senin (18/5).
Pemprov DKI Siap Ikuti Larangan Penjualan MirasArman mengatakan, hal ini juga sebagai salah satu langkah Pemprov DKI dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan adanya evaluasi bisa diketahui pejabat mana yang baik atau tidak.
"Ini dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Tapi parameternya tidak cukup dengan pergantian jabatan saja, pelantikan dibuktikan dengan kepuasan publik," ujar Arman.
Sebab, saat ini masyarakat sudah semakin kritis. Jika tidak diimbangi dengan kinerja yang baik maka masyarakat tidak akan pernah merasa terlayani dengan baik.
Seperti diketahui, hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melantik sebanyak 649 pejabat eselon III dan eselon IV. Selain itu ada 57 pejabat lainnya yang diturunkan pangkatnya atau demosi. Pelantikan ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama kurang lebih empat bulan, sejak dilantik pada 2 Januari lalu.
