You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas PPKUKM Fasilitas Pendirian Badan Hukum 15 Koperasi
....
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

Dinas PPKUKM Fasilitasi Pendirian Badan Hukum 15 Koperasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memfasilitasi pendirian badan hukum 15 koperasi yang ditandai dengan penandatanganan akta pendirian koperasi 2022.

U paya pemerintah dalam mendukung pengembangan koperasi modern

15 koperasi tersebut terdiri dari 13 koperasi sekolah, satu koperasi pada kawasan penataan kampung dan satu koperasi pada kelompok wirausaha.

Fasilitasi pendirian badan hukum koperasi ini merupakan langkah nyata Pemprov DKI dalam memberikan kemudahan bagi warga yang ingin mendirikan koperasi.

Perluas Digitalisasi Pasar UMKM, Pemprov DKI Luncurkan Katalog Whatsapp Bisnis dan QRIS Jakpreneur

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, salah satu tujuan fasilitasi pendirian badan hukum koperasi untuk membantu warga pada kawasan program penataan kampung, masyarakat kelompok wirausaha, termasuk sekolah negeri, agar mempunyai wadah legal dalam melakukan kegiatan usahanya yang berbentuk badan hukum koperasi.

Ratu menilai, difasilitasinya badan hukum koperasi ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku koperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan berusahanya.

“Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan koperasi modern, UMKM naik kelas, maju, mandiri dan berdaya saing serta berkontribusi dalam perekonomian nasional,” ungkap Ratu, Sabtu (27/8).

Ratu menjelaskan, manfaat koperasi yang berbadan hukum di antaranya meningkatkan posisi tawar para pelaku UMKM melalui wadah koperasi. Selain itu, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya anggota dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

“Manfaat lainnya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi,” tandas Ratu.

Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diterbitkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi PP tersebut antara lain:

A. Kemudahan dalam pembentukan koperasi sehingga menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat.

B. Penyusunan basis data tunggal UMKM.

C. Alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

D. Perizinan tunggal melalui OSS.

E. Alokasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik.

F. Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Koperasi dan UMKM.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1148 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1100 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye991 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye969 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye895 personBudhi Firmansyah Surapati