‪Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menegur jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pada Senin (25/5) kemarin. Mereka dinilai lambat dalam menjalankan program-program yang ada di ibu kota. Salah satunya adalah pengajuan lelang melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

Awal tahun saya keliling ke seluruh SKPD sampai ke walikota, mengingatkan untuk menyiapkan dokumen lelang. Tidak usah mikir Perda atau Pergub, siapkan saja dokumen lelang, ternyata belum juga

Hal tersebut pun diamini oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat. Menurut orang nomor dua di ibu kota ini, harusnya SKPD telah mengajukan berkas lelang sejak bulan Januari. Sehingga saat APBD 2015 disahkan, lelang bisa langsung dijalankan tanpa perlu menunggu pengajuan lagi.

"Itu kan warning, cara memotivasi beliau (Basuki), supaya dinas-dinas itu bekerja maksimal, walikota maksimal, karena dirasakan selama ini kerjanya belum maksimal. Saya merasakan agak lambat," kata Djarot, di Balaikota, Selasa (26/5).

Padahal, lanjut Djarot, dirinya telah mengingatkan kepada jajaran SKPD saat bulan Januari dan Februari agar menyiapkan berkas lelang. SKPD diminta untuk tidak memikirkan APBD, apakah dalam bentuk peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub). "Awal tahun saya keliling ke seluruh SKPD sampai ke walikota, mengingatkan untuk menyiapkan dokumen lelang. Tidak usah mikir Perda atau Pergub, siapkan saja dokumen lelang, ternyata belum juga," ucapnya.

Dirinya pun meminta kepada jajaran SKPD untuk mempercepat kinerja saat ini. Agar program-program yang telah disusun bisa segera dijalankan. Pasalnya APBD 2015 yang ditetapkan sebesar Rp 69,28 triliun telah tersedia dan siap digunakan. "Kecepatan, kinerjanya itu didongkrak harus digenjot. Wong duit ada, nah itu kan bahan bakarnya. Sekarang kalau yang nyopir itu nggak bisa cepet kan, ya diganti lah sopirnya," tegasnya.

Dia mengatakan lambatnya salah satu SKPD bisa berpengaruh terhadap yang lainnya. Sehingga semua SKPD diminta untuk saling bersinergi. Jajaran SKPD diminta untuk tidak takut dalam mengambil inisiatif. Asalnya tidak korupsi dan melanggar aturan yang ada.

"Ada beberapa SKPD ketakutan ngambil inisiatif, ketakutan ambil risiko. Kalau kau bekerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, hatimu bersih, tidak ada mark up, tidak ada rekayasa, nggak usah takut. Apa lagi takut dimutasi, rotasi, diturunkan jabatannya, nggak usah takut, kerja saja yang bagus sesuai dengan tugas," kata mantan Walikota Blitar ini.