Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah armada angkutan umum dengan membeli bus milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bus Peroesahaan Pengangkoetan Djakarta (PPD), batal dilakukan.

Tidak jadi (dibeli) karena prosesnya tidak gampang

"Tidak jadi (dibeli) karena prosesnya tidak gampang," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (26/5).

Basuki mengatakan, pengalihan aset PPD milik pemerintah pusat kepada Pemprov DKI ini hanya dapat dilakukan melalui sistem hibah. “Dia statusnya bukan PT. Itu mesti (diproses) di Menteri Keuangan, dihibahkan ke kita, atau apa,” ucap pria yang beken disapa Ahok itu.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mendatangkan 1.000 armada bus PPD dan Transjakarta sebagai solusi dari perbaikan transportasi massal yang dijanjikan bagi warga ibu kota. Upaya ini dilakukan guna mendorong warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

‎Perum PPD memiliki jumlah armada kurang lebih 330 bus yang terdiri dari bus PATAS AC & Non AC, bus pariwisata, serta bus feeder Transjakarta yang beroperasi di sejumlah depo Jabodetabek.