You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi D Dukung Pembangunan Sistem Saringan Sampah
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

Komisi D Dukung Pembangunan Sistem Saringan Sampah di Kali Ciliwung

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mendukung proyek pembangunan sistem saringan sampah di Kali Ciliwung segmen TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Semoga proyek ini dapat diteruskan dan segera diselesaikan

Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, proyek ini merupakan terobosan pertama di Jakarta, bahkan di Indonesia, dalam upaya penanggulangan permasalahan sampah dan banjir secara simultan di Jakarta.

"Saya mendukung asalkan titik lokasinya tepat," ujar Ida, Jumat (30/9).

Ketua DPRD DKI Berikan Bantuan Warga Penyintas Kebakaran di Cikini

Dia mengusulkan, agar proyek ini dibangun di wilayah pesisir atau hilir sungai agar sampah-sampah dari hulu tidak masuk ke laut. Menurutnya, laut merupakan sumber ikan yang biasa dikonsumsi manusia. Jika ikan terkontaminasi dengan sampah maka akan memberikan dampak pada kesehatan.

"Saya mengusulkan agar proyek ini juga dibangun di wilayah pesisir atau hilir sungai agar sampah-sampah ini tidak masuk ke laut," ungkap Ida.  

Ditegaskan Ida, penanggulangan permasalahan sampah merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah maupun anggota dewan namun seluruh warga Jakarta.  

"Melihat sisi manfaat kedepannya. Semoga proyek ini dapat diteruskan dan segera diselesaikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12799 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1481 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1473 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1425 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1111 personBudhi Firmansyah Surapati