You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD DKI Jakarta Akan Bahas KUA PPAS APBD 2023 Pekan Depan
....
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

KUA-PPAS APBD 2023 Dibahas Pekan Depan

DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta sepakat akan melakukan pembahasan usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023, pada 31 Oktober sampai 4 November 2022 di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor.

Skala prioritas kebutuhan masyarakat

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat yang akan dilaksanakan eksekutif pada 2023.  

"Rapat kerja Banggar dengan SKPD terkait akan segera kita langsungkan Senin hingga Kamis pekan depan," tutur Pras, Jumat (28/10).

DPRD Apresiasi Pengajuan Dua Raperda oleh Pj Gubernur

Dalam rapat badan anggaran, Kamis (27/10) kemarin, TPAD PEmprov DKI mengusulkan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 sebesar Rp85,57 triliun.

Pada usulannya, TAPD juga memproyeksikan pendapatan sepanjang 2023 sebesar Rp77,44 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp57,23 triliun, Pendapatan Transfer Rp16,93 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp3,27 triliun.

 

Kemudian, dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp8,12 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp6,70 triliun, serta Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp1,42 triliun.

Untuk postur belanja daerah t2023, TAPD mengajukan usulan dengan nilai Rp77,37 triliun. Yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp63,17 triliun, Belanja Modal Rp10,64 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp3,19 triliun dan Belanja Transfer Rp356,44 miliar.

Lalu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,19 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,78 triliun dan pemberian pinjaman daerah Rp176 miliar.

Ketua TAPD DKI Jakarta, Marullah Matali mengatakan, seleum mengajukan usulan kegiatan pihaknya telah melakukan kajian, pertemuan dengan beberapa kementerian terkait, inventarisir kebutuhan, hingga kunjungan lapangan.

“Kami telah melakukan inventarisasi kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan ditambahkan, untuk bahan saat pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, dan tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung,” ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2263 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1265 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1222 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1076 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye999 personDessy Suciati