Pj Gubernur Heru Hadiri Rapat Terbatas Bersama Presiden Terkait Angkutan Massal Perkotaan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memenuhi undangan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas angkutan massal perkotaan bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Rapat terbatas tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/11).

Satu keharusan yang perlu diintensifkan

Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas itu, Pj Gubernur Heru akan menindaklanjuti dengan melakukan upaya yang mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sesuai arahan Pak Presiden yang mengatakan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang perlu diintensifkan, dan DKI Jakarta dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal perkotaan bagi kota-kota lain di tanah air. Maka kami akan mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, sekaligus merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," terang Pj Gubernur Heru, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Dampingi Presiden, Heru Saksikan Pertunjukan Indo Defence Expo & Forum 2022

Dalam kesempatan itu juga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Ia menjelaskan, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujar Menhub Budi.

Menhub Budi pun menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," tandasnya.