Komisi A DPRD Dukung Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di 398 RW
Rencana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI membentuk relawan pemadam kebakaran di 398 Rukun Warga (RW), mendapat dukungan dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Rencana ini sangat memudahkan Pemprov DKI
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, dengan adanya relawan pemadam dan aplikasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) respon time penanganan kebakaran semakin meningkat. Sehingga dapat meminimalisir korban jiwa dan angka kerugian harta benda.
"Rencana ini sangat memudahkan Pemprov DKI dalam mendistribusikan APAR kepada RW rawan kebakaran. Dengan dibentuknya relawan, maka APAR yang merupakan aset Pemprov DKI ini dapat dipinjamkan kepada relawan dan ini lebih efektif," ujarnya, usai pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11).
Komisi B DPRD Dukung Penambahan Anggaran Program Gemarikan Dinas KPKPUntuk mempermudah pengawasan penggunaan APAR yang diberikan kepada relawan damkar, kata Mujiyono, harus didukung dengan pembuatan aplikasi, agar bisa mengontrol kelayakan APAR dengan mudah.
"Kita usul dibuatkan sistem digital. Nantinya, APAR yang telah didistribusikan bisa terdeteksi kondisinya. Pastinya kami mendukung,” tandasnya.
Kepala Dinas Gulkarmat DKI, Satriadi menjelaskan, pihaknya telah bersinergi dengan Universitas Indonesia untuk menggodok kajian pembentukan 4.536 relawan yang akan disebarkan di 398 RW rawan kebakaran.
Pembentukan relawan ini, kata Satriadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
"Satu RT yang termasuk daerah rawan kebakaran kita sediakan dua relawan dan dua APAR," ungkapnya.
Menurutnya, ribuan relawan ini akan dilatih untuk menggunakan APAR sebagai langkah awal pertolongan jika terjadi kebakaran di wilayahnya. Selain itu, relawan diharapkan mampu memberikan penyuluhan mitigasi bencana kebakaran kepada warganya.
"Masalah kebakaran tidak mungkin ditangani Pemprov sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bencana kebakaran," ungkapnya.
Untuk informasi, pembuatan aplikasi untuk mengontrol keaktifan para relawan serta pengawasan dan kelayakan ribuan APAR yang tersebar di lima wilayah dibutuhkan anggaran sebesar Rp11,8 miliar dengan rincian, untuk 623 relawan di Jakarta Pusat sebesar Rp1,6 miliar, 424 relawan di Jakarta Utara sebesar Rp1,1 miliar, 1.002 relawan di Jakarta Barat Rp2,7 miliar, 864 relawan di Jakarta Selatan Rp2,2 miliar, dan 1.623 relawan di Jakarta Timur Rp4,2.miliar.
"Kita menjamin bahwa alat yang kita berikan siap siaga," tandasnya.
