Pemprov DKI Peringkat Pertama Realisasi Penggunaan Barang dan Jasa PDN

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menghadiri Rakor Monev Inpres 2 Tahun 2022 yang diselenggarakan pada Selasa (29/11) di ICE BSD, Tangerang bertepatan dengan HUT KORPRI ke-51.

Untuk memacu laju pertumbuhan perekonomian

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara daring.

Turut hadir secara langsung Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M Yusuf Ateh sebagai narasumber yang menyampaikan komitmen bersama-sama untuk berkolaborasi dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMK-Koperasi.

40 Jakpreneur Ikuti Pelatihan Wirausaha di Mampang Prapatan

"Kepada seluruh jajaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan 40% anggaran belanja barang/jasa bagi PDN dan UMK-Koperasi untuk memacu laju pertumbuhan perekonomian," ujar Presiden Joko Widodo, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11).

Pelaksanaan Rakor Monev Inpres 2 Tahun 2022 tersebut mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 (Inpres 2/2022) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga bergerak cepat dengan memacu pelaksanaan peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMK-Koperasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya didapatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat realisasi PDN tertinggi dengan Rp 8,5 triliun dan tingkat realisasi UMK-Koperasi sebesar Rp 3,9 triliun.

Pencapaian penggunaan PDN secara total mencapai angka Rp 547 triliun atau 44,9% dari APBN/APBD. Hal tersebut menunjukan belanja PDN sudah semakin meningkat dari 40% yang ditargetkan. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah bekerja bersama-sama dalam meningkatkan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi. Ia juga menyampaikan perlunya perbaikan-perbaikan dari hulu ke hilir.

"Pertama, perbanyak PDN yang memiliki sertifikat TKDN agar kualitas PDN semakin meningkat; kedua, percepat proses digitalisasi untuk peningkatan percepatan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi; ketiga, tingkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor; dan keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi substitusi produk impor," katanya.