UNDP Gelar Seminar Nasional Peran Aktif Warga Negara Dalam Pelayanan Publik
United Nations Development Programme (UNDP) menggelar Seminar Nasional Peran Aktif Warga Negara Dalam Pelayanan Publik di sebuah hotel ternama di bilangan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/12). Kegiatan ini menghadirkan moderator Teresia Puspowardojo
Tingkat penyelesaiannya juga cukup bagus
Seminar nasional peran aktif warga negara dalam pelayanan publik ini dilakukan secara hybrid dan menghadirkan para narasumber
Antara lain, Rusfi Yuniarsi, Pakar Manajemen Publik; Rosikin, Analis Kebijakan Muda Deputi Pelayanan Publik Kementan RB; Siti Nadia Tarmizi; Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan.
Seminar MUI Goes to Campus di Jaksel Diikuti 100 PesertaSelain itu Abdurrokhim Agus Riyadi, Grant implementing Coordinator Indonesia Aids Coalition dan Tria Malasari Kepala Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan Ombudsman RI.
Dalam kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Muda deputi Pelayanan Publik Kementan RB, Rosikin mengatakan, seluruh pengaduan terkait dengan pelayanan publik bisa disampaikan ke Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Semua laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan ke masing-masing penyelenggara atau instansi terkait yang berwenang.
"Misalnya untuk Pemprov DKI akan disampaikan ke Dinas Kominfotik DKI. Di dinas ini biasanya laporan masyarakat masuk ke aplikasi CRM dan JAKI yang sudah link ke SP4N. Update progress pengaduan bisa dicek di SP4N Lapor apakah sudah selesai atau belum," kata Rosikin.
Menurutnya, seluruh pengaduan masyarakat itu akan ditindaklanjuti dengan cepat. Aplikasi SP4N Lapor melayani aduan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya terkait pelayanan publik. Sepanjang tahun 2022 total ada 107 ribuan laporan yang masuk ke SP4N Lapor. Angka ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai angka 180 ribuan laporan masyarakat. Dari jumlah itu, 80 persen di antaranya ditindaklanjuti.
"Untuk wilayah DKI Jakarta masuk lima besar dengan jumlah pengaduan masyarakat dari jumlah 107 ribuan itu. Tingkat penyelesaiannya juga cukup bagus setiap tahun di atas 90 persen. Karena memang untuk perkotaan relatif cukup banyak pengaduannya dan masyarakat perkotaan relatif lebih melek teknologi," lanjut Rosikin.
Disebutkan, pengaduan masyarakat paling banyak secara umum didominasi soal bantuan sosial, infrastruktur dan masalah Dukcapil
Pihaknya selalu koordinasi ke Dinas Kominfotik DKI dalam merespon aduan masyarakat yang masuk ke SP4N Lapor. Penyediaan kanal aduan masyarakat itu sendiri sesuai dengan amanat Perpres nomor 76 tahun 2013 yang mengamanatkan Kemenpan RB membuat sistem pengelolaan pengaduan nasional.
Sebagai tindak lanjutnya pada tahun 2016, Kemenpan RB melakukan MoU dengan Kantor Sekretariat Presiden, ombudsman. Bahkan ada tahun 2021 ada MOU baru dengan melibatkan Kemendagri sebagai bina dan pengawas (binwas) pemerintah daerah serta dengan Kementerian Kominfo.
