Apresiasi Monev KIP DKI, Pj Gubernur: Keterbukaan Informasi Publik Adalah Hak Warga
Dalam rangka mendukung keterbukaan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bekerjasama dengan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengadakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi (KI) Badan Publik 2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/12).
mendorong terciptanya clean and good governance
Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara.
Selain itu juga mengajak masyarakat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik yang sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
KI Provinsi DKI Jakarta Serahkan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2021Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Monev KIP. Momentum penganugerahan ini, bisa dinilai sebagai tolak ukur Badan Publik terkait dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Jakarta.
"Kami mendukung penuh keterbukaan informasi publik di Jakarta sebagai bagian dari hak konstitusional warga yang mendorong terciptanya clean and good governance. Selain itu kami juga mengapresiasi 46 badan publik yang meraih penghargaan dalam keterbukaan informasi publik," ujar Heru, dikutip dari Siaran Pers PPID DKI, Selasa (27/12)
Pj Gubernur juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang terbuka dan transparan. Hal ini bisa dilalukan dengan memanfaatkan platform teknologi digital, seperti aplikasi mobile yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
"Sehingga masyarakat dapat mengetahui, contohnya seperti di kecamatan ada apa, kekurangan informasinya apa. Ini agar masyarakat bisa mengetahui. Lalu, misal di partai politik isunya apa, lalu rencana mereka kira-kira apa. Sehingga masyarakat bisa melihat di portal (website) informasi masing-masing badan terkait," jelas Pj Gubernur.
"Saya berharap, adanya keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, sehingga proses demokrasi, khususnya di Jakarta dapat berjalan dengan baik," lanjutnya.
Perlu diketahui, KI DKI Jakarta setiap tahunnya melakukan pemeringkatan Badan Publik melalui Monev kepada Badan Publik DKI Jakarta. Pada Tahun 2022, terdapat 163 Badan Publik di DKI Jakarta yang ikut berpartisipasi dalam Monev KIP.
Pada tahun ini KI DKI Jakarta juga memberikan rekomendasi tertulis sebagai landasan bagi badan publik yang meraih penghargaan untuk terus berbenah dan berinovasi terkait keterbukaan informasi publik.
Adapun rincian 163 Badan Publik yang turut berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) adalah:
- Kategori Badan sebanyak 10
- Kategori Dinas sebanyak 22
- Kategori Biro sebanyak 10
- Kategori Pemerintahan Kota Administrasi dan Kabupaten Kota sebanyak 6
- Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 15
- Kategori Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe A, B dan C sebanyak 11
- Kategori Badan Pertanahan tingkat Kabupaten Kota sebanyak 5
- Kategori Kejaksaan Negeri sebanyak 5
- Kategori Pengadilan Negeri sebanyak 5
- Kategori Kepolisian Resor sebanyak 7
- Kategori Lembaga Non Struktural (LNS) sebanyak 11
- Kategori Partai Politik sebanyak 10
- Kategori Kecamatan sebanyak 11
- Kategori Kelurahan sebanyak 11
- Kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 12
- Kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.
