You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tahun Ini, DKI Tambah 2.000 CCTV
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

2.000 CCTV akan Dipasang Tahun Ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini akan memasang sebanyak 2.000 closed circuit television (CCTV). Biaya pemasangan ribuan unit CCTV ini tidak menggunakan APBD melainkan kewajiban para pengembang. Adapun titik pemasangannya akan disebar di lima wilayah kota.

Kalau mereka (pengembang) bisa kejar mungkin bisa pasang sampai 2.000-an unit

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tahun ini sudah disepakati akan dipasang sebanyak 2.000 unit CCTV. "Kalau mereka (pengembang) bisa kejar mungkin bisa pasang sampai 2.000-an unit," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (23/6).

Dikatakan Basuki, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemasangan CCTV. Diantaranya, jaringan internet yang belum terhubung dengan Pemprov DKI. Padahal pengembang yang menyediakan CCTV telah memasang fiber optik.

300 CCTV akan Dipasang di Jaksel

Nantinya, tidak hanya 2.000 unit CCTV saja yang akan dipasang, melainkan sebanyak 4.800 unit lainnya juga siap dipasang. "Sudah datang barangnya. 4.800 dari yang mau pasang mikro cell itu," ucapnya.

Untuk lokasi pemasangan, Basuki mengaku akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. CCTV sendiri akan difungsikan sebagai pemantau kebersihan, kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. 

"Pasang di semua titik mau dimana saja, untuk pantau sampah, sungai dan lain-lain," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye937 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati