Sebanyak 301 usulan dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Grogol Petamburan terintegrasi kelurahan 2023, Senin (13/2). Usulan yang dibahas ini merupakan hasil rembuk 75 RW.

T erdiri dari 256 usulan fisik, 25 non fisik dan 20 barang

Musrenbang ini dibuka Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko dan dihadiri empat anggota DPRD DKI Jakarta, yakni Syarifudin, Nasrullah, Abdul Azis dan Yudha Permana.

Yani mengatakan, pelaksanaan Musrenbang tahun ini digelar terintegrasi dengan tingkat kelurahan agar lebih efisien dan hemat waktu.

"Pelaksanaan Musrenbang kecamatan terintegrasi kelurahan, untuk efesiensi dan efektif dari sisi waktu maupun kualitas usulan," kata Yani.

Ia berharap, pelaksanaan Musrenbang kecamatan terintergrasi kelurahan ini bisa menghasilkan usulan prioritas. Sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah.  

"Diharapkan, sejumlah permasalahan dapat diselesaikan. Di antaranya genangan atau banjir, kemacetan, stunting, sanitasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya," paparnya.  

Plt Camat Grogol Petamburan (Gropet), Joko Mulyono menjelaskan, ratusan usulan yang dibahas dalam Musrenbang kecamatan ini terdiri dari 256 usulan fisik, 25 non fisik dan 20 barang

Ia memaparkan, permasalahan wilayah yang telah dilakukan upaya dan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan Gropet terintegrasi kelurahan tahun ini, antara lain penanganan lima genangan dan banjir yakni sepanjang Jalan Jelambar Baru Raya atau Borobudur.

Kemudian, penanganan genangan di Jalan Prof Latumenten RW 09 dan 10, Jalan Latumenten 1 RW 05, Jalan Kusuma Raya dan jalan sepanjang aliran Kali Grogol akibat pintu air keropos.

"Kami mengajukan usulan penanganan genangan atau banjir di lima lokasi dalam Musrenbang kecamatan terintegrasi kelurahan yakni pembangunan saluran baru, penghubung dan crossing, penambahan pompa portable, peninggian jalan, perbaikan pintu air," beber Joko.  

Menurut Joko, pihaknya juga mengajukan usulan pembangunan flyover atau underpass untuk mengatasi kemacetan di Jalan Satria Raya, Kelurahan Jelambar disebabkan jadwal KRL yang padat.

"Kemacetan arus lalu lintas di Jalan Satria Raya kerap terjadi khususnya pada pagi dan sore hari," paparnya.  

Ia menambahkan, pihaknya juga mengusulkan pendirian posko gabungan tiga pilar dan P3S Sudin Sosial untuk mengatasi keberadaan PPKS di sepanjang Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kelurahan Wijaya Kusuma.

Sementara anggota DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, mengapresiasi terobosan dari Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan yang terintegrasi kelurahan tahun ini.

"Musrenbang sebagai bentuk kolaborasi antara warga, eksekutif dan legislatif. Kami konsisten mengawal Musrenbang agar usulan warga dapat terealisasi," paparnya.

Ia menambahkan, hasil Musrenbang 2023  yang akan direalisasikan pada tahun 2024 diharapkan menyerap banyak usulan warga.

"Mudah-mudahan Musrenbang terintegrasi 2023 berjalan lancar dan bermanfaat bagi warga," tandasnya.