Musrenbang Kepulauan Seribu Bahas 66 Usulan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu
menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten.Usulan musrenbang ini mendukung upaya pengembangan Kepulauan Seribu
Kegiatan yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara ini dibuka Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi menyampaikan, musrenbang tingkat kabupaten ini diawali dengan Rembuk RW di enam kelurahan yang menghasilkan 110 usulan.
Pj Gubernur Heru Buka Musrenbang Pemkot Jakut dan Pemkab Kepulauan SeribuUsulan tersebut selanjutnya dibahas dalam musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan hingga menghasilkan 66 usulan pada 2024.
"Dari jumlah itu, 16 usulan diakomodir di tahun berjalan ini, 38 usulan renja 2024, tiga usulan renja 2024. Yang belum diakomodir ada sembilan usulan," ujarnya, Jumat (17/3).
Junaedi menjelaskan, dalam musrenbang ini terdapat 10 isu strategis di Kepulauan Seribu yang perlu didukung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Antara lain penambahan moda dan rute kapal antar pulau, revitalisasi pelabuhan, sarana bantu navigasi dan peningkatan rute layanan antar pulau.
Kemudian, optimalisasi sarana prasarana medis dan kebutuhan dokter spesialis yang saat ini masih terbatas. Selanjutnya terkait peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan pengadaan kapal sampah di perairan lepas.
Berikutnya pembangunan destinasi wisata (spot-spot) di setiap pulau pemukiman dalam rangka perluasan dan penciptaan lapangan kerja baru.
"Usulan musrenbang ini mendukung upaya pengembangan Kepulauan Seribu sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Junaedi.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berpesan, Pemkab Kepulauan Seribu harus mencari solusi penanganan sampah. Misalnya dengan membangun fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF) di pulau dan sebagainya.
"Saya ucapkan selamat bertugas. Semoga musrenbang tingkat kota dan kabupaten ini dapat berjalan matang dan pengalokasian anggaran tepat sesuai efisiensi ekonomis dan efektivitas," tandasnya.