You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Konsultasi Publik RUU Tentang Daerah Khusus Jakarta
....
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

Kemendagri Gelar Konsultasi Publik RUU Daerah Khusus Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar acara konsultasi publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta di A One Hotel, Menteng, Jakarta Pusat.

Uji publik ini kita bagi dua

Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Suhajar Diantoro mengatakan, kegiatan ini merupakan uji publik pertama yang melibatkan 400 peserta dari Pemprov DKI Jakarta, baik itu secara online maupun offline

"Uji publik ini kita bagi dua. Pertama kita uji dengan Pemprov DKI Jakarta dan melihat masukannya. Kedua nanti kita teruskan ke akademisi, sipil society, tokoh masyarakat, media dan lain-lain," katanya, Jumat (31/3). 

Pemprov DKI Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Terkait Aset Negara Pascapemindahan IKN

Suhajar menuturkan, pembahasan kali ini mengarah pada RUU Daerah Khusus Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam pembahasan hari ini disepakati untuk mempertahankan daerah khusus Jakarta di bidang perekonomian, pariwisata, jasa dan perdagangan meski nantinya tidak lagi sebagai IKN.

"Tadi kita bahas kira-kira kekhususan apa yang dapat diturunkan dalam RUU ini," ucapnya.

Ia melanjutkan, setelah uji publik rampung, pihaknya akan membawa masukan-masukan tersebut ke tingkat kementerian untuk dibuat drafnya. Selanjutnya draft tersebut diteruskan dibahas di DPR RI hingga disahkan menjadi sebuah undang-undang. 

"Tujuan akhirnya dibuat undang-undang," terangnya.

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko berharap, peran Jakarta sebagai kota yang bergerak dalam bidang industri pariwisata, jasa, perdagangan dan perekonomian dapat memiliki fleksibilitas. 

Selain kawasan aglomerasi yang dimiliki Jakarta, dalam uji publik ini juga dibahas kawasan-kawasan yang memiliki kriteria khusus seperti Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran dan Pelabuhan Tanjung Priok. 

"Kami juga membahas komponen penerimaan hasil daerah seperti pengenaan pajak apakah ada fleksibilitas atau tidak. Contohnya pajak parkir disyaratkan maksimal 20 persen, tapi dengan pola transportasi yang terintegrasi kita coba usulkan bisa dinaikan jadi 25 persen," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Relaunching Sirukim, Jamin Kemudahan dan Akuntabilitas Akses Rusunawa

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1465 personDessy Suciati
  2. Kabar Gembira, Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Bulan Mei 2025 Mulai Dicairkan

    access_time24-05-2025 remove_red_eye1462 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Optimalisasi Layanan Publik, Pramono Kenalkan Fitur Baru JAKI

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1259 personDessy Suciati
  4. Rano Tegaskan Komitmen DKI Jamin Kesetaraan dan Kelola Keberagaman

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1017 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. 100 Kucing Disterilisasi di Balai Penyuluhan Pertanian Kembangan

    access_time24-05-2025 remove_red_eye844 personTiyo Surya Sakti

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik