Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menerima Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI, Hilmar Farid di Balai Kota, Selasa (4/3). Pertemuan keduanya membahas Tata Kelola Manajemen Taman Ismail Marzuki (TIM) beserta program dan kalender acara.

Berdasarkan Pergub penugasan itu maka Jakpro mengerjakan itu semua

Hilmar menjelaskan, audiensi bersama Heru fokus pada penguatan sejumlah program yang sudah direncanakan. Selain itu, pihaknya juga memiliki rencana Pekan Kebudayaan Nasional dan sebagian kegiatan akan berlangsung di Jakarta dan menggunakan fasilitas Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi saya pamit sama Pak Pj Gubernur dan sama Kadis Kebudayaan Pak Iwan untuk kalender acara selama setahun. Juga diskusi kuratorial kegiatan yang berlangsung di TIM dan tentu kita akan diskusi lebih dalam menyusun kalender selama setahun,” ungkap Hilmar.

Terkait tata kelola TIM, menurutnya, masih dalam pembahasan lebih lanjut yang akan melibatkan sejumlah pihak seperti PT Jakpro, Dinas terkait dan pelaku seni.

“Abis Lebaran baru mau ketemu duduk bareng dengan semua pihak kita masing-masing ngerjain PR dan usulan-usulan. Setelah Lebaran kita bisa punya kalender lebih lengkap,” ucap Hilmar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana menjelaskan, dasar pengelolaan TIM adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta- Propertindo (perseroan Daerah) Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Iwan menyampaikan, TIM memiliki luas total 7,2 hektare, sekitar 5 hektare dikelola oleh Jakpro, sementara luas sisanya oleh Unit PKJ TIM Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Iwan mengatakan, upaya revitalisasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan.

“Berdasarkan Pergub penugasan itu maka Jakpro mengerjakan itu semua. Saat ini tengah dikaji ulang bagaimana sebaiknya mengelola TIM ke depan. Sesuai arahan dari Pak Pj Gubernur diskusi dengan Pak Hilmar Farid memang pengelolaan TIM ini ibaratnya ini sebuah investasi kebudayaan tidak bisa dinilai dari sisi profit,” urai Iwan.

Iwan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan BP BUMD sedang mengkaji ulang dari sisi tata kelola TIM ke depan sesuai prinsip-prinsip menjaga integritas, efisiensi dan tidak memberatkan alokasi anggaran Pemprov secara terus menerus.

Dinas Kebudayaan sudah mempersiapkan dari untuk pengelolaan TIM melalui rencana transformasi Unit PKJ TIM menjadi BLUD.

“Sampai saat ini responnya masih positif. Ke depan, ini masih transisi, mudah-mudahan saja program-program masih terus berjalan tidak ada kekhawatiran kita untuk tidak bisa berjalan, hanya perlu komunikasi yang baik antara DKJ, Pemprov DKI Jakarta, Jakpro. Kita ingin pengelolaan TIM sesuai prinsip yang baik, dimungkinkan kelayakan secara pelayanan bukan secara bisnis,” tandas Iwan.