Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menggelar kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan dan pendataan pendatang arus mudik balik Lebaran di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Dalam pendataan ini kita libatkan pengurus RT dan RW

Sosialisasi tersebut dilakukan secara hybrid dan diikuti 264 peserta dari pengurus RT, RW, lurah dan camat di Jakarta Pusat. 

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan mekanisme pendataan hingga tingkat RT.

Mengingat, saat pendataan nanti, pihak RT dan RW bisa mengusulkan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak diketahui keberadaanya arau tidak berdomisili di wilayahnya. 

"Dalam pendataan ini kita libatkan pengurus RT dan RW. Sehingga usulan mereka akan menjadi pertimbangan utama kami," ujarnya, Senin (17/4).

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma menuturkan, waktu menjelang Lebaran merupakan momentum yang baik untuk melakukan pembenahan dan verifikasi. Sehingga nantinya dapat meminimalisir kericuhan terkait bantuan sosial dan lain sebagainya. 

"Selama orang itu tidak ada di tempat, kita tidak akan aktifkan NIK-nya. Pilihannya ada dua. Pindah atau tinggal kembali sesuai dengan domisili KTP," imbuhnya.

Dhany mengimbau kepada warga di wilayahnya agar selalu tertib administrasi dengan melaporkan domisili terakhir.

"Sosialisasi Mei hingga Juli. Agustus kita mulai nonaktifkan kalau tidak sesuai," tandasnya.