You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dispusip DKI Umumkan DPA 3 Jenis Arsip
.
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Dispusip DKI Umumkan DPA 3 Jenis Arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Daftar Pencarian Arsip (DPA) partitur not angka dan partitur not balok, penyelamatan arsip jenis pita magnetik serta dokumentasi foto keadaan kota Jakarta tempo dulu. 

K ami memiliki kewajiban mengelola arsip statis yang bersumber dari lingkungan Provinsi DKI Jakarta

Seluruh pihak yang memiliki atau menemukan arsip diimbau dapat memberitahukan keberadaan  atau menyerahkan arsip yang masuk dalam DPA itu kepada Dispusip DKI Jakarta. 

Kepala Dispusip DKI Jakarta, Firmansyah mengatakan, pengumpulan ini bertujuan menyelamatkan arsip yang dimaksud dalam DPA. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

70 Peserta Ikuti Bimtek Daftar Berkas Arsip di Kantor Wali Kota Jakbar

"Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah, kami memiliki kewajiban mengelola arsip statis yang bersumber dari lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Baik dari instansi pemerintahan, BUMD, perusahaan swasta, ormas, organisasi politik, maupun perseorangan," katanya, Rabu (3/5). 

Menurut Firmansyah, dalam pengelolaan arsip statis terdapat tahapan akuisisi, yaitu proses penambahan khazanah arsip statis yang menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. 

Akuisisi arsip statis dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan seperti penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip, pembelian, tukar menukar, dan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya penambahan khazanah arsip.

Dijelaskan Firmansyah, selain menggunakan pendekatan seperti di atas, Lembaga Kearsipan dapat juga menambah arsip statis dengan melakukan pencarian arsip pada masyarakat yang memiliki maupun yang mengetahui lokasi arsip yang dicari melalui pembuatan DPA.

Mengenai tata cara penyusunan DPA oleh Lembaga Kearsipan, Firmansyah menjelaskan, tahapan yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembentukan tim pembuatan dan pengumuman DPA;

2. Analisis konteks pengelolaan arsip;

3. Verifikasi arsip yang dicari;

4. Konfirmasi lembaga kearsipan pada Pencipta Arsip; dan

5. Pembuatan DPA.

Dilanjutkannya, Tim DPA terdiri dari berbagai unsur terutama para arsiparis di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang profesional dalam pengelolaan arsip statis atau arsip bernilai sejarah.

Tim tersebut melakukan analisis konteks terhadap arsip yang mungkin menjadi memori kolektif bangsa. 

Analisis konteks juga bertujuan memetakan arsip yang mungkin memiliki keterkaitan dengan arsip statis yang sudah tersimpan di lembaga kearsipan untuk melengkapi keutuhan informasinya.

Kemudian, setelah tahapan analisis konteks dilakukan verifikasi arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. Hal itu untuk memastikan apakah arsip yang akan dicari berdasarkan analisis termasuk ke dalam arsip yang berketerangan permanen. 

Jika sudah diverifikasi, analisa dilanjutkan untuk mengidentifikasi pihak yang berpotensi menjadi pencipta arsip dari arsip yang dicari sesuai dengan analisis konteks serta tugas dan fungsi pencipta arsip.

Setelah mengidentifikasi pencipta arsip, Lembaga Kearsipan mengkonfirmasi keberadaan arsip yang dicari kepada pencipta arsip yang diidentifikasi. 

"Apabila pada pencipta arsip tidak ditemukan arsip yang dicari, maka Lembaga Kearsipan membuat DPA yang kemudian diumumkan melalui media publik," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1368 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1281 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1243 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1122 personFolmer