You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Monitoring Pelayanan Kelurahan di Jakpus
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

Layanan Dukcapil Empat Kelurahan di Jakpus Dimonitoring

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, Syamsul Bahri memonitoring empat kantor pelayanan dukcapil kelurahan.

Sejak 3-14 Mei sudah ada 67 permohonan

Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan, khususnya sosialisasi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berjalan baik

Ini Dasar Hukum Rencana Penonaktifan NIK Warga Tinggal di Luar Jakarta

Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsul Bahri mengatakan, empat kantor kelurahan yang dimonitoring terdiri dari Mangga Dua Selatan, Kartini, Pasar Baru dan Cikini.

Dari monitoring ini terlihat ada kenaikan pelayanan surat permohonan pindah domisili di empat kelurahan tersebut.

"Sejak 3-14 Mei sudah ada 67 permohonan pindah domisili, baik antarprovinsi maupun antarkota," katanya, Senin (15/5). 

Ia menyebutkan, dari 67 permohonan, 22 di antaranya dari Kartini dengan rincian 15 permohonan antarprovinsi dan tujuh permohonan antarkota. 

Kemudian 27 permohonan dari Mangga Dua Selatan dengan 16 permohonan pindah antarprovinsi dan 11 permohonan antarkota.

Selanjutnya sembilan permohonan dari Pasar Baru dengan rincian enam pindah antarprovinsi dan tiga permohonan antarkota.

"Terkahir sembilan permohonan dari Cikini dengan rincian empat pindah antarprovinsi dan lima pindah antarkota," terang Syamsul.

Syamsul menambahkan, sosialisasi penonaktifan NIK akan terus digencarkan hingga Maret 2024 mendatang.

"Ini akan terus meningkat hingga Maret 2024 mendatang," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1159 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1143 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye905 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye888 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye831 personBudhi Firmansyah Surapati