Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konsultasi publik kepada warga maupun penggarap lahan yang terdampak pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau New Priok Eastern Acces (NPEA) di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Semoga kita sebagai warga tidak ada yang merasa dirugikan

Kepala Bagian Urusan Pengaduan Biro Pemerintahan DKI Jakarta, Agus Saputra mengatakan, konsultasi publik ini mencakup kegiatan sosialisasi, pendataan sekaligus penandatanganan surat kesepakatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mengeri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Hasil pendataan selama tiga hari, tepatnya sejak 15 hingga 17 Mei 2023, kita tuangkan

ke dalam daftar sementara," ujarnya, Senin (22/5). 

Agus menjelaskan, selama pendataan, pihaknya mendapatkan perubahan daftar pemilik bidang tanah dari semula 96 bidang menjadi 98 bidang. Perubahan ini dipicu karena ada dua bidang tanah yang diklaim lebih dari satu satu pihak yang sedang melakukan proses pengadilan.

Pihaknya berharap, pembangunan proyek ini bisa mendapatkan dukungan seluruh pihak. Mengingat pada akhir Mei 2023, pihaknya akan melakukan proses verbal penetapan lokasi dilanjutkan inventarisasi sekaligus identifikasi bidang tanah di lokasi.

"Kami juga membuka posko pengaduan atau konsultasi. Posko ini berada di Kelurahan Marunda dan Cilincing serta Pendopo Balai Kota DKI Jakarta," ucap Agus.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN DKI Jakarta, Andri Supriatna meminta warga yang terdampak pembangunan ini kooperatif dan mengikuti aturan yang berlaku.

"Kita juga sudah mengingatkan PT Pelindo untuk mempersiapkan uang penggantian pada lokasi yang terdampak," terangnya

Saadih (37), warga RT 02/04, Marunda menyatakan mendukung pembangunan ini karena proyek tersebut untuk kepentingan bersama, terutama dalam penanganan kemacetan.

"Semoga kita sebagai warga tidak ada yang merasa dirugikan atas penggantian nanti," tandasnya.