Buka Policy Fest 2023, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja Sama Tangani Isu Perkotaan
Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 Kota Jakarta, sebuah acara istimewa hadir bagi para pegiat kebijakan publik, yaitu Policy Fest 2023. Melalui sinergi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan platform Think Policy, Policy Fest 2023 diadakan secara gratis pada Sabtu (17/6) pagi hingga sore di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Adanya program kegiatan seperti Policy Fest 2023 sendiri sangat bermanfaat
Secara khusus, Policy Fest 2023 akan mengangkat 3 (tiga) sub-topik yaitu krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial. Acara ini akan mengundang pemangku kebijakan, gerakan masyarakat sipil, akademisi dan peneliti, pelaku industri, serta dihadiri oleh profesional muda dan berbagai elemen masyarakat.
JSC Percepat Transformasi Digital Jakarta Melalui Pemanfaatan Data
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati turut memberikan sambutan dalam pembukaan acara bertema "Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tomorrow" ini.
Sri memberikan apresiasi kepada Think Policy yang sudah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Policy Fest 2023.
"Adanya program kegiatan seperti Policy Fest 2023 sendiri sangat bermanfaat, tidak hanya untuk pemangku kebijakan, namun juga bagi masyarakat sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah. Beberapa isu-isu yang diangkat dalam Policy Fest 2023 seperti krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial juga memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk membantu memberikan solusi isu perkotaan," jelas Sri Haryati, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.
Sri menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa inisiatif guna menanggulangi permasalahan perkotaan, mulai dari pengendalian emisi untuk mengatasi krisis iklim yang berkelanjutan melalui sosialisasi penataan hukum, pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penerapan disinsentif parkir.
"Untuk bidang ekonomi digital, Pemprov DKI Jakarta telah memperkenalkan Jakarta Open Data di tahun 2020, di mana data dari berbagai Perangkat Daerah di bawah Pemprov DKI Jakarta terbuka secara gratis untuk publik. Ini tentunya dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat untuk mengetahui peluang, risiko, dan perkembangan masing-masing kegiatan, khususnya bidang ekonomi digital. Untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan program tahunan, seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga pembangunan taman ramah disabilitas di berbagai taman kota," tambah Sri Haryati.
Diharapkan rangkaian Policy Fest 2023 dapat berjalan dengan lancar dan dapat membuka peluang untuk melakukan sinergi dengan pihak-pihak eksternal guna menciptakan situasi atau lingkungan yang positif di Kota Jakarta.
