Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta terus berupaya agar keberadaan perpustakaan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal, salah satunya melalui Rembuk Perpustakaan Khusus DKI Jakarta. Hal ini merupakan sebuah awalan dan inisiatif yang baik bagi perkembangan perpustakaan khusus di DKI Jakarta.

Secara umum perpustakaan khusus harus memiliki struktur kelembagaan

Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dispusip DKI Jakarta, Suryanto mengatakan, tujuan Rembuk Perpustakaan Khusus DKI Jakarta untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para pengelola perpustakaan khusus di DKI Jakarta.

“Secara umum perpustakaan khusus harus memiliki struktur kelembagaan, rancangan anggaran dan juga pembagian kerja yang jelas agar tercipta kesinergisan antara Dispusip DKI Jakarta dan Perpustakaan Khusus,” ujar Suryanto, Jumat (30/6).

Rembuk Perpustakaan Khusus DKI Jakarta ini sebagai awal kolaborasi dan dapat membentuk program atau kegiatan unik yang bisa dikolaborasikan dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Semoga dalam koridor yang dimiliki Perpus Khusus, masyarakat di DKI Jakarta bisa memiliki akses pada koleksi yang dimiliki dan menjadi manfaat bagi pembangunan masyarakat di DKI Jakarta,” kata Suryanto.

Sementara itu, Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) Farli Elnumeri menyampaikan, perlu adanya penguatan dari perpustakaan nasional untuk memperkuat eksistensi perpustakaan. Solusi lain yakni pengadaan advokasi struktural lembaga di perpustakaan. Advokasi ini dapat berbentuk forum diskusi untuk para pustakawan.

Menurutnya, tujuan dibentuknya forum ini agar para pustakawan dapat menyalurkan argumentasi dan tanggapan mereka mengenai masalah-masalah kepustakaan dan struktur kelembagaan yang dihadapi perpustakaan.

“Contohnya kita ingin perpustakaan menjadi unit kearsipan di kementerian, namun ada sejumlah konsekuensi yang perlu ditimbang lagi,” tandas Farli.

Hasil lingkup diskusi pada Rembuk Perpustakaan Khusus DKI Jakarta perdana secara garis besar adalah sebagai berikut:

• SDM Perpustakaan Khusus perlu mengembangkan kompetensi di dalam soft skill, manajemen pengetahuan dan bagaimana cara mengatasi masalah keterbatasan SDM. Jumlah SDM yang ada di dalam perpustakaan juga harus sebanding dengan pemustaka yang ada agar tercipta pelayanan yang seimbang.

• Perpustakaan perlu mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para pustakawan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada pemustaka.

• Di satu sisi, terdapat beberapa perpustakaan yang telah mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah, namun di sisi lain masih ada beberapa perpustakaan yang belum. Langkah yang tepat untuk dilakukan demi mengatasi hal ini adalah dengan mengatur kembali struktur kelembagaan menjadi lebih ideal, melakukan pembagian kerja yang jelas dan juga mengawasi kinerja karyawan agar memudahkan perpustakaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah.

• Lembaga perlu memiliki struktur yang jelas agar tercipta harmonisasi kerja.

• Perlunya rancangan anggaran yang jelas dan jumlah anggaran yang diberikan harus memadai kebutuhan lembaga/perpustakaan.