Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta di Ballroom Sumba Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Untuk itu, dalam kesempatan ini, Bapak/Ibu mari memberikan masukan

Pj Gubernur Heru menyebut, upaya penanganan kemacetan merupakan tuntutan masyarakat yang harus didiskusikan bersama. Melalui FGD ini, diharapkan berbagai masukan, saran, ide dan inovasi untuk mengatasi kemacetan.

"Saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, pagi hari itu seperti air bah, dari Bekasi, Tangerang, Depok pada jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya, antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya, ada yang masuk jam 08.00, ada yang masuk jam 10.00. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Bapak/Ibu mari memberikan masukan," ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Pj Gubernur Heru, masukan dari asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian dapat menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Hasil FGD ini nantinya juga akan dibahas dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.

"Pemprov DKI terus berusaha menangani kemacetan, yang terbaru adalah Transjakarta menambah jalur ke bandara melewati perbatasan DKI Jakarta. Tujuannya, Pemprov DKI berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap," ungkapnya.

"Diskusi ini bagian terpenting untuk menyelesaikan kemacetan, mari kita memberikan tanggapan, memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali, apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub. Kehadiran Pak Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di sini menandakan bahwa Pemprov DKI dengan DPRD bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini dan keluhan, yang terpenting adalah kita bisa mengatasi secara bertahap," tuturnya.

Di satu sisi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, pelaksanaan kegiatan ini karena melihat kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang konkret guna mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.

"Kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan. Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan, strategis push yang diterapkan antara lain low emission zone, juga disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi, dan pemberlakuan kawasan ganjil genap," katanya.

"Namun, penerapan strategi ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di Ibu Kota, sehingga memerlukan usulan baru dan perlu dievaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Jakarta," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa mencontoh Jepang dalam kepemilikan kendaraan. Salah satunya, pemilik rumah memiliki satu mobil dan satu garasi. Tidak hanya itu, Prasetyo menyebut, ketika jalan protokol macet, masyarakat diharapkan bisa menggunakan jalan klaster atau area permukiman.

"Saat ini jalan klaster yang dibuat oleh pengembang kerap ditutup, tidak bisa dilewati masyarakat. Akhirnya, yang terjadi adalah jalan protokol tetap macet. Untuk itu, bersama kita carikan solusinya," tandasnya.