Biro Pemerintahan Sambut Baik Sinergi dengan KI DKI
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan Visitasi Monitoring Evaluasi (Monev) ke Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota.
Harapannya dapat menjadi ajang sharing
Visitasi sebagai upaya menguatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memberikan apresiasi atas partisipasi Biro Pemerintahan telah mengikuti Monev 2022.
Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali mengatakan, selain menjadi langkah awal bersinergi, Visitasi Monev sekaligus meninjau tindak lanjut rekomendasi KI DKI Jakarta yang telah diterima Biro Pemerintahan.
KI DKI Dorong Biro ORB Sajikan Tata Kelola Informasi dalam Bingkai KIP“Harapannya dapat menjadi ajang sharing dan mengetahui kendala teknis pelayanan informasi publik yang berkualitas. Terlebih, Monev 2023 dengan metodologi yang baru agar lebih siap menjadi badan publik informatif,” ujar Aang, Jumat (1/9).
Aang menjelaskan, Biro Pemerintahan memiliki tupoksi menerima setiap pengaduan masyarakat DKI Jakarta melalui kanal. Dia menilai hal itu dapat dikelola dengan mekanisme UU KIP 14/2008 bahwa pengaduan terkait data dan informasi melalui PPID.
Menurutnya, E-Monev Tahun 2023 merupakan salah satu indikator digitalisasi, maka perlu pengelolaan media sosial dalam bingkai keterbukaan informasi publik.
"Biro Pemerintahan meski penyajian website masih kendala, namun media sosial dapat dimanfaatkan seputar pelayanan dan penyajian informasi publik," kata Aang.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Fredy Setiawan mengucapkan terima kasih atas kehadiran visitasi KI DKI Jakarta. Fredy memastikan penyajian tata kelola layanan informasi publik akan ditingkatkan dan lebih inovatif sesuai UU KIP 14/2008 ke depannya.
"Rekomendasi Monev 2022 menjadi acuan perbaikan dan peningkatan menuju Monev 2023, mohon bimbingan lebih intens lagi dari KI DKI Jakarta," ucap Fredy.
Fredi menyatakan siap bersinergi dalam perjanjian kerja sama untuk sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Dia bakal meminta agar pointer rekomendasi KIP menjadi perhatian jajaran pelaksana dan perwakilan PPID Provinsi DKI Jakarta.
"Kami berterima kasih dengan kunjungan KI DKI. Ini menjadi langkah awal lebih baik lagi dan siap bersinergi,” tandas Fredy.
