You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 1.269 Guru PPPK di Jaksel Tandatangani Kontrak Kerja
photo Tiyo Surya Sakti - Beritajakarta.id

1.269 PPPK Guru di Jaksel Tandatangani Kontrak Kerja

1.269 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di wilayah Jakarta Selatan menandatangani kontrak kerja di kantor wali kota setempat.

Semoga mereka cepat beradaptasi dengan tempat dan tugas yang baru

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin mengatakan, dengan menandatangani kontrak kerja ini para PPPK Guru dituntut lebih sigap, berdaya saing, transparan akuntabel serta mengutamakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

"Penting bagi mereka dalam bertugas menerapkan etika dan core values Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Berakhlak)," ujarnya, Senin (4/9). 

33 Guru PPPK Kepulauan Seribu Tandatangani Kontrak Kerja

Munjirin juga meminta para PPPK Guru melaksanakan pekerjaan dengan serapi mungkin dengan menerapkan prinsip gotong-royong dan solidaritas.

Sehingga berbagai program yang diinisiasi menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dan mengantarkan Jakarta sebagai kota global modern. 

"Semoga mereka cepat beradaptasi dengan tempat dan tugas yang baru," harapnya.

Kepala Suku Badan Kepegawaian Jakarta Selatan, Yanu Hardiyanto menambahkan, hari ini, totalnya ada 1.269 guru yang melakukan penandatanganan kontrak kerja PPPK.

"Kontrak yang ditandatangani memiliki masa kontrak tiga tahun," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11530 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1352 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1304 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1287 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye998 personBudhi Firmansyah Surapati