You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wali Kota Jaksel Resmikan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
photo Tiyo Surya Sakti - Beritajakarta.id

Munjirin Resmikan Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin meresmikan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Kantor kecamatan Setiabudi.

Kondisi lingkungan bebas korupsi akan berdampak pada peningkatan kepuasan

Munjirin menyatakan sangat menyambut baik acara ini dan diharapkan menjadi langkah awal dalam perkembangan reformasi birokrasi. 

"Kondisi lingkungan bebas korupsi akan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap berbagai pelayanan pemerintah," ujarnya, Senin (25/9). 

Inspektorat DKI Bersinergi Cegah Pungli di Sektor Pendidikan

Ia menuturkan, ke depan Kecamatan Setiabudi akan menjadi role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan.

"Semoga acara ini menjadi momentum bagi semua untuk berkomitmen meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada warga," ucapnya.

Camat Setiabudi, Iswahyudi menambahkan, pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dimulai dengan melakukan program manajemen perubahan, penataan SDM dan tata laksana, peningkatan pelayanan dan pengawasan akuntabilitas kinerja.

"Harapan saya semua SKPD mendukung kegiatan ini sampai akhir," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1162 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1143 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye906 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye895 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye831 personBudhi Firmansyah Surapati