Pj Gubernur Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2024
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/10).
Kelanjutan dari kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif
Rapat paripurna penyampaian jawaban dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.
Di awal sambutan, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap materi Raperda APBD tahun anggaran 2024.
Pemprov DKI Terus Berupaya Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"Penyusunan Raperda APBD Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif terhadap KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024," ujar Heru Budi, di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia mengungkapkan, Pemprov DKI juga berkomitmen melakukan penanganan banjir sesuai Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, yakni: membangun dan/atau revitalisasi Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW); pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali dan pengembangan sistem pemantauan banjir; koordinasi intensif pemerintah pusat serta sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR, serta peningkatan kapasitaa sungai melalui pengerukan lumpur di sungai besar.
"Pemprov DKI juga serius menangani kemacetan dengan beberapa upaya yakni penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrian dan waktu tunda, penataan parkir pada ruas jalan, memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda, koordinasi pengintegrasian moda transportasi, penyesuaian subsidi transportasi publik dan pergantian bus konvensional menjadi berbahan bakar listrik," jelas Heru.
Ia memaparkan, Pemprov DKI juga telah membangun fasilitas RDF sebagai pengolahan sampah berskala besar di TPA Bantargebang yang telah dibangun dalam waktu cepat, efektif, tidak membebani keuangan daerah, baik pada saat pembangunan maupun pengoperasian.
"Rencananya, fasilitas serupa akan dibangun di Rorotan berkapasitas sekitar 2.500 ton per hari pada tahun 2024," paparnya.
Menurutnya, Pemprov DKI juga telah melakukan sinergi melalui program Jakarta Beraksi, berkoordinasi bersama pihak terkait gun percepatan penurunan stunting di Jakarta dan fasilitasi pembuatan website stunting.jakarta.go.id sebagai dashboard stunting.
"Serta penguatan fungsi Posyandu sebagai tempat skrining awal, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan melalui Puskesmas dan Kelurahan pada Ibu Hamil dan Balita," tuturnya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang melakukan finalisasi "satu data pembangunan", yaitu basis data tunggal yang bersumber dari DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta beberapa data sumber lain yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program pembangunan diantaranya Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Bantuan Pangan.
"Program jaminan Sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ke depannya akan dilakukan berbasis data tunggal melalui Satu Data Pembangunan, sehingga lebih tepat sasaran. Pelaksanaannya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) lokal berbasis individu berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas, anak usia dini serta bagi anak dan remaja yang orang tua atau wali meninggal terkonfirmasi COVID-19," tandasnya.
