Keberadaan parkir liar yang masih marak di Ibu Kota membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal. Karena itu, orang nomor satu di Jakarta itu meminta kepada TNI dan Polri untuk menertibkan parkir liar tersebut.

Kami akan terus mengajak TNI/Polri untuk melakukan penertiban parkir liar

"Kami akan terus mengajak TNI/Polri untuk melakukan penertiban parkir liar," ujar Ahok, saat menjadi inspektur upacara pada apel bersama TNI/Polri di Lapangan Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (27/7). Apel bersama ini diikuti sebanyak 1.403 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP.

Ahok mengatakan, keberadaan parkir liar ini memicu merosotnya target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Pemprov DKI melihat potensi pendapatan retribusi parkir mencapai Rp 1,8 triliun. Namun sejauh ini hanya mencapai Rp 23-25 miliar per tahun.

"Potensi PAD dari sektor retribusi parkir di Ibu Kota bisa mencapai Rp 1,8 triliun per tahun. Namun kita hanya mampu mencapai Rp 23-25 miliar. Ini karena banyaknya parkir liar," kata Ahok.

Dikatakan Ahok, jika target PAD retribusi parkir bisa menembus angka Rp 1,8 triliun per tahun, maka pihaknya bersedia menyisihkan Rp 200 miliar untuk diberikan kepada petugas lapangan yang membantu penertiban.

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo mengatakan, Jakarta sebagai model transformasi Indonesia harus menunjukkan kekompakan berbagai unsur. Mulai dari Pemprov DKI hingga TNI dan Polri. Tiga unsur ini harus selalu kuat dalam menjaga keamanan wilayah Ibu Kota.

"Kita semua berarap, hubungan harmonis seperti ini terus berlanjut. Perlu diketahui kebersamaan itu modal dasar bersama untuk menjalin komunikasi. Sehingga saat ada hal-hal temuan di lapangan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat," ujar Mayjen TNI Agus Sutomo.