You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pj Gubernur Minta SOP Sodetan Ciliwung Diperbaiki
photo Mochamad Tresna Suheryanto - Beritajakarta.id

Pj Gubernur Minta SOP Sodetan Ciliwung Diperbaiki

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memperbaiki operasional Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur imbas banjir yang merendam sejumlah wilayah pada akhir pekan lalu.

Jadi kemarin SOP-nya mau diperbaiki

Heru ingin air langsung mengalir ke Sodetan Ciliwung tanpa harus menunggu kondisi tertentu.

“Jadi kemarin SOP-nya mau diperbaiki. Jadi kalau bisa, begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan, kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia mengalir,” ujar Heru, Selasa (7/11).

Resmikan Sodetan Ciliwung, Pj Gubernur Optimistis Atasi Sebagian Masalah Banjir di Jakarta

Heru menjelaskan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bersama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sedang berkoordinasi terkait perubahan SOP tersebut.

“Jadi BBWSCC dan Dinas SDA sedang merembukkan. Saya minta sudah langsung kebagi dua saja, sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin,” kata Heru.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, 54 RT di Jakarta sempat terendam banjir akibat hujan deras pada akhir pekan lalu.

Puluhan RT tersebut tersebar di Kelurahan seperti Bidara Cina, Cawang, Kampung Melayu, Cililitan dan kelurahan lain. Banjir di puluhan RT tersebut surut keesokan harinya Minggu (5/11).

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye7484 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1283 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1186 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1047 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye931 personBudhi Firmansyah Surapati