You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Satpol PP DKI Cari Solusi Tuntaskan Masalah PKL
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI Berencana Bangun Sentra PKL

Masalah pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota hingga kini belum juga terselesaikan. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mencari cara menangani pedagang di sektor informal ini.

Pemprov DKI mau beli lahan kosong untuk dijadikan sentra PKL. Itu artinya kita bukan menertibkan, tapi memberikan solusi

Selain melakukan penertiban, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan solusi agar harkat dan derajat PKL di seluruh Jakarta bisa terangkat. Bahkan, Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah mencari lahan kosong untuk dibangun sentra PKL.

‎"Pemprov DKI mau beli lahan kosong untuk dijadikan sentra PKL. Itu artinya kita bukan menertibkan, tapi memberikan solusi," ujar Kukuh Hadi Santoso, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Selasa (28/7).

Satpol PP Bongkar 15 Lapak PKL di Kebon Kosong

Dikatakan Kukuh, selama ini Pemprov DKI juga telah melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan tempat khusus seperti di Lenggang Jakarta, Taman Monas, Jakarta Pusat. "Bahkan Pemprov DKI membangun lima pasar khusus untuk menampung PKL liar dan tanpa dipungut‎ bayaran," jelasnya.

Ia menjelaskan, tindakan penertiban yang selama ini dilakukan dinilai belum membuat para pedagang jera untuk berjualan di trotoar dan bahu jalan. ‎"Penertiban belum bisa membebaskan jalan dan trotoar kita dari PKL. Tapi paling tidak mengurangi jumlahnya," ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye930 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati