PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) perihal layanan informasi serta edukasi literasi digital kepada masyarakat melalui pemanfaatan penyiaran publik luar ruang berbasis digital.

Kemenko Polhukam mengapresiasi atensi dan sinergi dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

Nota kesepahaman ini menandai komitmen bersama dalam mengoptimalisasi layanan digital signage yang dimiliki JIP untuk memberikan penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (Public Service Announcement/PSA) dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu di bidang politik, hukum dan keamanan.

Letnan Jenderal TNI Teguh Pudjo Rumekso mengatakan, kerja sama antara Kemenko Polhukam dengan JIP menandai awal dari kerja sama strategis dalam bidang literasi dan edukasi politik, hukum dan keamanan.

“Tentunya, Kemenko Polhukam mengapresiasi atensi dan sinergi dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sehingga bisa tercapai penandatanganan MoU untuk dapat mengoptimalisasi literasi digital dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk menyongsong transformasi digital di Indonesia,” ujar Teguh, Kamis (9/11).

Plt Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Ivan C Permana menyampaikan, salah satu core business JIP bergerak di bidang jasa bisnis digital dengan lebih dari 500 titik aset media Out of Home (OOH) yang tersebar di Mega LED Mercure, MRT Pillars, dan LED Kualanamu dan berbagai lokasi strategis di DKI Jakarta.

Menurutnya, secara lebih rinci, tujuan utama kerja sama ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan di Indonesia.

“Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memajukan inisiatif bersama yang mencakup penyelenggaraan acara literasi dan edukasi serta audiensi terkait regulasi Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Jaringan Telekomunikasi di DKI Jakarta dan Indonesia,” urai Ivan.

Sementara itu, Plt Komisaris Utama JIP, Nanang Santoso menjelaskan, inisiatif ini ditujukan untuk memastikan infrastruktur informasi yang kuat dan memadai, serta sangat krusial dalam penyiaran informasi.

Di samping itu, sambungnya, dengan peningkatan jaringan komunikasi dan akses internet yang lebih luas, serta layanan digital yang diperbarui kedua belah pihak berkomitmen untuk mengoptimalisasi platform yang efisien untuk penyebarluasan informasi publik melalui pemanfaatan lebih dari 500 aset media Out of Home (OOH).

“Penandatanganan MOU ini juga merupakan bagian dari usaha berkelanjutan JIP dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mendukung dan meningkatkan transparansi informasi serta keterlibatan publik dalam isu-isu penting yang mempengaruhi negara,” kata Nanang.

Dia berharap dengan kolaborasi tersebut, JIP maupun Kemenko Polhukam dapat berperan aktif dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan informasi dan kontribusi positif yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia terutama dalam hal penyiaran edukasi di bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan membawa kemajuan signifikan dalam memperkuat fondasi literasi informasi masyarakat dan memastikan bahwa infrastruktur pendukung informasi di Indonesia mendapatkan layanan yang optimal,” tutup Nanang.

Untuk diketahui, penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Rabu (8/11) dan dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Polhukam Letnan Jenderal TNI Teguh Pudjo Rumekso, didampingi oleh Marsda TNI Arif Mustofa, beserta pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkup Kemenko Polhukam.

Hadir dari pihak JIP yaitu Plt Komisaris Utama Nanang Santoso, Plt Direktur Utama Ivan C Permana, Direktur Keuangan dan Pendukung Santosa, berserta jajaran Manajemen JIP.