Dinas Dukcapil Sosialisasikan Penonaktifan NIK di Kantor Wali Kota Jaktim
Jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta melakukan sosialisasi penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) di ruang pola kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (20/11). Sosialisasi dibuka Wali Kota Muhammad Anwar
Jumlah NIK yang dinonaktifkan akan di- publish pada Februari 2024
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, sosialisasi diikuti 170 peserta dari unsur lurah, camat, para kasatpel Dukcapil di kelurahan dan kecamatan, serta unsur terkait lainnya. Sosialisasi ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Jakarta Timur.
"Sosialisasi ini dalam rangka penonaktifan sementara NIK dan pengaktifan kembali. Kami akan melaksanakan penonaktifan NIK ini pada April mendatang, pascapemilu 2024," ujarnya.
Layanan Adminduk Hadir di Festival Bongsang Pasar MingguSaat ini, menurut Budi, pihaknya bersama lurah dan camat sedang mempersiapkan mekanisme proses penonaktifan NIK, dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
"Saat ini masih ada warga yang secara de facto tidak tinggal lagi di Jakarta, namun dokumen kependudukannya masih tercatat di Jakarta. Karena itu, kita akan lakukan penertiban administrasi kependudukan," tukas Budi.
Budi menjelaskan, penonaktifan NIK sementara ini dilakukan dua hari. Jika ada warga yang berkeberatan maka akan dilakukan pengecekan ulang bersama unsur RT RW setempat. Jika ternyata bukan warga setempat dan domisili sudah beda maka akan dinonaktifkan seterusnya. Namun jika ternyata masih tinggal di lokasi tersebut maka penonaktifan akan dicabut.
"Jumlah NIK yang dinonaktifkan akan di-publish pada Februari mendatang," lanjut Budi.
Untuk menampung masyarakat yang protes dengan penonaktifan NIK, ucap Budi, pihaknya akan menyiapkan posko pengaduan di setiap kantor kelurahan pada Februari nanti.
Ia mengimbau, kepada masyarakat yang sudah menetap satu tahun atau lebih di tempat domisili baru, agar segera memindahkan dokumen kependudukannya sesuai dengan domisili baru, demi tertib administrasi kependudukan.
"Dengan data administrasi kependudukan yang tepat, maka sangat memudahkan proses perumusan kebijakan pembangunan di DKI Jakarta," tandasnya.
Reporter : Nurito
