Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyarankan agar keberadaan ojek diatur dalam undang-undang. Sebab, ojek cukup dibutuhkan masyarakat sebagai satu satu moda transportasi.

Ojek bisa ada karena butuh, harusnya UU Nomor 22 Tahun 2009 itu direvisi

Karena itu, Basuki mengusulkan agar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan direvisi. "Ojek bisa ada karena butuh, harusnya UU Nomor 22 Tahun 2009 itu direvisi," kata Basuki, Rabui (29/7).

Revisi undang-undang, menurut Ahok masih bisa dilakukan. Hal itu bisa disesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat itu. "Kitab suci yang tidak boleh diubah, kalau undang-undang mah boleh," ucapnya.

Sementara belum diatur dalam undang-undang, keberadaan ojek tidak akan dihapus. Karena melihat kebutuhan warga Ibu Kota yang cukup tinggi. "Itu namanya diskresi," ucapnya.

Ahok menyarankan kepada ojek yang ada di Jakarta bisa bergabung dengan penyedia aplikasi seperti Go-Jek dan Grab Bike. Dengan demikian bisa mendapatkan banyak penumpang.

"Kita usul kalau ojek mau dapat penumpang banyak bergabunglah ke jenis Go-jek atau Grab Bike atau yang sejenis lainnya itu akan memudahkan Anda dapat penumpang," ungkapnya.