Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Jakarta Utara hingga saat ini baru mencapai Rp 388, 956 miliar dari total 2,367 triliun atau hanya 16,43 persen.

Secara kegiatan sudah sekitar 50 persen kita realisasikan. Hanya secara administrasi penganggaran belum seluruhnya bisa di SPJ kan sehingga secara realisasi tercatat rendah

Hingga akhir Juli, dari di 79 instansi unit kerja perangkat daerah (UKPD) seperti suku dinas, kantor, unit pengelola, badan layanan umum daerah, kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara, penyerapan tertinggi dicapai Kantor Kepegawaian Kota Jakarta Utara. Dari total anggaran Rp 1,159,839,508, sudah terserap Rp 671,446,760 atau sekitar 57,89 persen.

Kepala Kantor Perencanaan Kota Jakarta Utara, Bowo Laksono mengatakan, minimnya penyerapan anggaran terlepas faktor kejelasan payung hukum realisasi APBD. Sehingga dengan penggunaan pergub menyebabkan adanya revisi beberapa kegiatan.

"Secara kegiatan sudah sekitar 50 persen kita realisasikan. Hanya secara administrasi penganggaran belum seluruhnya bisa di SPJ-kan sehingga secara realisasi tercatat rendah," ujarnya, Jumat (31/7).

Dikatakan Bowo, kegiatan dan belanja rutin serta pembangunan atau pelayanan masyarakat selama ini terus dilaksanakan UKPD di lingkungan Pemkot Jakarta Utara walau belum dibuatkan SPJ. Sebab, belanja rutin dan pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa terhenti.

Sementara itu, Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi, mengatakan prioritas Jakarta Utara menekan pada aspek pembenahan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan penanganan banjir. Sebab, pada musim penghujan lalu, sekitar 95 wilayah di Jakut tergenang dengan ketinggian hingga 150 sentimeter.

"Khusus saluran air dan PHB agar dibersihkan serta diperbaiki. Jalan berlubang harus ditutup agar tidak menyebabkan kecelakaan, sampah benar-benar teratasi, fasilitas sekolah, kesehatan juga ditingkatkan," ujarnya.

Selain itu, masih minimnya penyerapan anggaran Sudin Perindustrian dan Energi sebesar 0,69 persen atau baru terserap Rp 7,567 miliar lebih dari total anggaran Rp 93,540 miliar lebih menjadi perhatian. Sebab, Rustam menginginkan seluruh jalan di Jakarta Utara sudah diterangi pencahayaan lampu PJU.

"Saya berharap seluruh Sudin segera bergerak. Mereka segera melakukan lelang dan dibuatkan kontrak agar bisa segera merealisasikan program-progamnya," tandas Rustam.