Dukung Jakarta Kota Global, TPID DKI Identifikasi Risiko 2024
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta coba mengindentifikasi risiko perkembangan inflasi 2024, dengan tetap mewaspadai berbagai situasi dan isu ke depan.
Kegiatan ini untuk memberi insid e perkembangan ekonomi terkini
Hal ini menjadi poin yang dibahas dalam kegiatan Capacity Building yang digelar Pemerintah Provinsi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (1/2) di Hotel Grand Hyatt. Kegiatan ini mengusung tema ' ”Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Jakarta sebagai Kota Global'.
Kepala Perwakilan BI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, tren angka inflasi di DKI Jakarta belakangan ini masih relatif stabil dan cukup memuaskan. Namun, tegas Arlyana, berbagai situasi dan isu ke depan tetap harus diwaspadai agar tidak mengakibatkan inflasi yang tidak terkendali.
DKI Jakarta Raih Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik Tahun 2022"Kegiatan ini untuk memberi inside perkembangan ekonomi terkini yang perlu dicermati dan mungkin akan berdampak dalam pencapaian inflasi Jakarta," katanya.
Beberapa situasi dan isu yang dibahas dalam kegiatan ini, jelas Arlyana, antara lain tentang kondisi ekonomi global yang belum banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga angka inflasi global masih cenderung relatif tinggi.
Kemudian, isu geopolitik global masih terus berlanjut dan mulai berdampak tehadap komoditas pangan. Situasi ini, menurut Arlyana, berpengaruh terhadap import lantaran pengiriman barang harus memutar melalui rute mengindari area konflik dan berdampak tehadap harga.
Sisi lainnya, kondisi nasional saat ini tengah menghadapi cuaca yang terdampak perubahan iklim global, menjelang Ramadan dan Idul Fitri serta liburan sekolah anak. Selain itu, putaran kedua Pemilu dan Pilkada serentak juga menjadi bagian dari isu yang perlu diantisipasi agar tidak sampai memicu inflasi.
Dia menambahkan, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk berdiskusi perkembangan terkini dari survei biaya hidup 2024 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan inflasi.
"Angka survei ini akan diberlakukan mulai Januari 2024 menggantikan survei biaya hidup 2018 yang sebelumnya digunakan sebagai dasar perhitungan," tuturnya.
Menurut Arlyana, upaya mengantisipasi inflasi tidak terkendali tidak hanya bisa dicapai hanya dengan kegiatan seperti ini dan hanya sekali dilakukan.
"Kegiatan ini harus berkelanjutan dan ditopang sejumlah upaya nyata agar harga di pasar tetap terjaga," tukasnya.
Dia mencontohkan, pada tahun lalu TPID DKI yang dipimpin Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menginisiasi high level meeting (HLM) lintas daerah dengan TPID Jawa Barat dan Banten. Pertemuan itu membahas dan membangun kesepahaman agar tidak sampai terjadi gejolak harga di masing-masing daerah.
"Pertemuan seperti ini harus ditindaklanjuti dengan HLM yang hasilnya seperti kemarin tanam cabai dan pasar murah. Yang penting kita harus countinue," tandasnya.
