Iin Buka Sidang Pleno Musrenbang Kecamatan Terintegrasi di Ciracas

Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah, Rabu (22/2), membuka sidang pleno sekaligus kick off dimulainya Musrenbang Terintegrasi Kecamatan dan Kelurahan.

Yang belum terakomodir harus dicarikan akar masalahnya dan harus ada  solusinya

Kegiatan yang digelar secara hybrid di aula kantor Kecamatan Ciracas ini, dihadiri anggota Komisi E DPRD DKI, Muhammad Thamrin dan diikuti  para kasudin, lurah, ketua RW, RT, LMK, PKK dan stakeholder lainnya..

24.800 Pekerja Rentan di Jaktim Ditarget Terjangkau BPJS Ketenagakerjaan

Iin mengatakan, usulan fisik seperti perbaikan jalan rusak, pembangunan saluran air dan lainnya, masih menjadi primadona. Karena, kondisi geografis Jakarta Timur yang memerlukan perbaikan infrastruktur .

Kemudian, forum anak juga mengusulkan agar diberikan wadah dalam melakukan kegiatan positif, serta bisa dilibatkan dalam kegiatan program pemerintah. Sehingga predikat Jakarta Timur sebagai Kota Ramah Anak dan Kota Layak Anak bisa terus dipertahankan.

"Usulan yang sudah ada nanti dibahas lebih mendalam di kelurahan. Yang belum terakomodir harus dicarikan akar masalahnya dan harus ada  solusinya," katanya

Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jakarta Timur, Tulus Ludiyo Setiawan menambahkan, pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dimulai pada Senin (26/2) pekan depan hingga  5 Maret dan dilanjutkan Musrenbang tingkat  kecamatan pada  7 Maret mendatang.

"Sidang pleno ini bagian dari kick off Musrenbang yang dilakukan secara hybrid," ucap Tulus.

Menurutnya, pra musrembang atau rembuk RW sudah dilaksanakan pada  2 hingga 21 Januari. Hasilnya, ada 3.076 usulan kegiatan dari 708 RW di 65 kelurahan, dengan rincian 2.465 usulan fisik dan 611 usulan barang.

"2.465 usulan fisik telah dilakukan identifikasi melalui survei teknis secara pararel, mulai 2 Januari sampai 9 Maret," lanjut Tulus.

Sementara, anggota Komisi E DPRD DKI, Muhammad Thamrin menyatakan, pihaknya siap menjembatani warga dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi terbaik terkait usulan warga yang sulit diakomodir.    

"Kita perlu duduk bersama untuk cari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat," tandasnya.