You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Jokowi Sedih Banyak Pejabat DKI Terjerat Hukum
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Jokowi Ingatkan SKPD Hati-hati Gunakan Anggaran

Banyaknya pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi tersangka atas beberapa kasus dugaan korupsi, membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sedih. Telebih jika sudah masuk dalam ranah hukum, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, ia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran Pemprov DKI yang dinilainnya cukup besar tersebut.

Saya tidak mau lagi dengar yang hadir disini, yang pegang organisasi itu jadi tersangka. Jangan sampai seperti itu. Sedih saya dengarnya

Dikatakan Jokowi, pihaknya akan mulai melakukan proteksi terhadap penggunaan anggaran. Salah satunya dengan menggunakan sistem online, seperti e-catalog, e-purchasing, dan e-budgeting. "Saya tidak mau lagi dengar yang hadir di sini, yang pegang organisasi itu jadi tersangka. Jangan sampai seperti itu. Sedih saya dengarnya," kata Jokowi, saat pengarahan kepada ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (10/4).

Dirinya mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih berhati-hati, sehingga kasus penyelewengan anggaran bisa diminimalisir. Terlebih APBD DKI 2014 cukup besar yakni mencapai Rp 72 triliun. Angka tersebut melonjak tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 51 triliun.

Jokowi Kesal Penyerapan APBD 2013 Rendah

"Ini Perlu jadi titik perhatian. harti-hati, bolak balik saya katakan APBD kita besar. Tapi kalau penggunaan tidak hati-hati saya mau memproteksi semua. Tapi kalau yang diproteksi tidak mau ya harus hati-hati," ujarnya.

Dirinya juga tidak ingin mendengar lagi ada jajarannya yang tersangkut kasus korupsi. Terakhir dua pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi atas pengadaan bus Transjakarat dan bus kota terintegrasi busway (BKTB), yakni Drajad Adhyaksa dan Setya Luhu.

Diakui Jokowi, dirinya tidak bisa berbuat banyak jika kasus dugaan korupsi sudah masuk ke ranah hukum. Dirinya hanya bisa melakukan tindakan preventif atau pengingat awal. "Terutama pada dinas yang pegang anggaran besar, kalau sudah masuk ke wilayah hukum saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya mengingatkan preventifnya saja," ujarnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2142 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1256 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1208 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1064 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye972 personDessy Suciati