You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas Parekraf Gelar Bimtek Pengawasan Usaha Pariwisata
.
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Dinas Parekraf Gelar Bimtek Pengawasan Usaha Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pariwisata di Hotel Borobudur Jakarta 5 sampai 6 Maret 2024.

untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan kapasitas sebagai seorang pengawas

Bimtek ini diikuti sebanyak 41 peserta dari Dinas Parekraf serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Dinas Parekraf DKI Kembali Berpatisipasi dalam Event NATAS 2024 di Singapura

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Helma Dahlia mengatakan, dinamika perkembangan industri pariwisata di Jakarta yang semakin dinamis membuat Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam dan terus berbenah dengan melakukan adaptasi terkait adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat yang mengatur terkait pengelolaan usaha pariwisata.

Dia menyampaikan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha, namun di sisi lain mewajibkan pemerintah dalam memperketat pengawasan usaha.

“Kegiatan ini menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan kapasitas sebagai seorang pengawas,” ujarnya, Rabu (6/3).

Helma menjelaskan, restoran merupakan salah satu jenis usaha pariwisata di DKI Jakarta yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD. Dia menilai, kepatuhan para pelaku usaha dalam menjalankan standar usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan guna menciptakan kualitas pengelolaan usaha yang baik.

Helma mengatakan, pelaksanaan standar usaha restoran merupakan salah satu objek pengawasan yang dalam pengimplementasiannya pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun pedoman pengawasan pelaksanaan standar usaha restoran berbasis risiko.

“Pedoman tersebut dijadikan sebagai acuan langkah dan subtansi bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memastikan bahwa kegiatan usaha restoran tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” katanya.

Helma menyampaikan, dalam pedoman tersebut juga diatur bahwa seorang pengawas harus memiliki sertifikat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlebih dahulu untuk melaksanakan tugas pengawasan usaha pariwisata berbasis risiko. Sertifikat tersebut didapatkan dari pelatihan atau bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan usaha berbasis risiko.

“Maka dari itu, kemudian Dinas Parekraf DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Bimtek Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pariwisata,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Siapkan Pendaftaran Online PJLP, Pelamar Diimbau Tidak Datang ke Balai Kota

    access_time22-04-2025 remove_red_eye15376 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Dibuka Dua Gelombang, Rekrutmen Petugas PPSU Bisa di Kelurahan-Kecamatan

    access_time22-04-2025 remove_red_eye3229 personFakhrizal Fakhri
  3. Pemkot Jaktim Data Warga Pencari Kerja

    access_time21-04-2025 remove_red_eye2363 personNurito
  4. Pramono Ingin Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Internasional

    access_time19-04-2025 remove_red_eye1735 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pramono Imbau Warga Daftar PPSU dan Damkar Melalui Kelurahan

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1424 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik